Pembangunan Halte BRT di Tengah Jalan Picu Keluhan Warga, Pemkot Bandung Soroti Keselamatan

B a n d u n g  koransamudra.com

Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya di kawasan Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, menuai keluhan warga. Posisi halte yang berada di tengah badan jalan memunculkan kekhawatiran mengenai kemacetan dan keselamatan pengguna jalan, terutama saat masyarakat harus menyeberang menuju halte.

Kondisi tersebut terlihat selama proses pembangunan halte on-corridor BRT berlangsung. Pekerjaan konstruksi menggunakan bagian tengah ruas Jalan Ahmad Yani sehingga ruang gerak kendaraan menyempit. Penggunaan separator atau water barrier di sekitar area proyek turut mengubah pola pergerakan kendaraan dan berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas.

Keluhan warga tidak hanya menyasar dampak pembangunan terhadap arus kendaraan. Masyarakat juga mempertanyakan cara calon penumpang mengakses halte yang berada di tengah jalan. Pertanyaan tersebut semakin mencuat karena desain halte tidak menyediakan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui kekhawatiran masyarakat tersebut. Ia menyebut Pemkot Bandung terus memantau pengerjaan dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pembangunan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas dalam waktu panjang.

“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan saat ditemui seusai kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026).

Pengerjaan Ditargetkan Berlangsung Singkat

Farhan menyebut gangguan lalu lintas selama pembangunan hanya bersifat sementara. Pemerintah memperkirakan proses pengerjaan halte di kawasan tersebut membutuhkan waktu paling lama sekitar dua pekan.

Menurut Farhan, pemerintah perlu mempercepat pengerjaan agar penyempitan ruang lalu lintas tidak berlangsung terlalu lama. Pemkot juga akan terus mengawasi kondisi lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar,” kata Farhan.

Keluhan warga sebelumnya juga muncul karena proyek konstruksi memakan bagian tengah jalan. Sejumlah warga meminta pengelola proyek mengatur waktu pengerjaan agar tidak semakin memperparah kepadatan, terutama pada jam sibuk.

Selain Cicadas, pemerintah merencanakan halte dengan konsep serupa di beberapa kawasan lain. Rencana tersebut mencakup Jalan Jakarta, kawasan Ciroyom, hingga Pasar Baru. Konsep halte di tengah jalan menjadi bagian dari rancangan koridor BRT yang mengutamakan jalur perjalanan bus pada koridor utama.

Keselamatan Pejalan Kaki Jadi Perhatian

Persoalan keselamatan menjadi perhatian lain dalam pembangunan halte tersebut. Farhan mengatakan pemerintah harus memastikan akses menuju halte tidak membahayakan masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi lantai halte yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan akses lebih mudah.

“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” ujar Farhan.

Ketiadaan JPO turut memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Warga harus menggunakan fasilitas penyeberangan untuk mencapai halte yang berada di tengah jalan. Pemerintah mengakui pembangunan JPO menghadapi kendala karena keterbatasan ruang pada ruas jalan tersebut.

Kondisi itu membuat aspek keselamatan pejalan kaki menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah sebelum halte beroperasi penuh. Pemerintah perlu memastikan akses penyeberangan dapat menghubungkan trotoar dengan halte tanpa menempatkan penumpang dalam situasi berisiko.

Pengamat tata kota Institut Teknologi Bandung (ITB) Frans Ari Prasetyo sebelumnya turut mengkritik desain halte di kawasan Cicadas. Menurut Frans, perancang perlu mempertimbangkan karakteristik koridor Jalan Ahmad Yani sebelum menentukan posisi halte di tengah jalan.

Frans menilai konsep halte di tengah jalan lebih sesuai pada ruas jalan dengan kondisi tertentu, terutama jalan yang memiliki ruang cukup dan mendukung pergerakan kendaraan dari dua arah. Ia juga menilai fasilitas penyeberangan harus menjadi bagian penting dari desain halte semacam itu.

Pemkot Perkuat Sosialisasi

Pemerintah Kota Bandung kini mendorong sosialisasi pembangunan BRT secara lebih masif. Pemkot menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan pekerjaan, dampak terhadap lalu lintas, serta perubahan akses selama proyek berlangsung.

Farhan meminta aparatur pemerintah ikut menjadi penghubung antara masyarakat dan pengelola proyek. Langkah tersebut penting karena pembangunan BRT akan memengaruhi sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung.

Dalam perkembangan terbaru, Farhan meminta aparatur sipil negara (ASN) ikut mengawal pembangunan BRT sekaligus menyerap keluhan masyarakat. Ia mengakui pembangunan proyek tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan di berbagai lokasi selama masa konstruksi.

“Kemacetan akan terjadi di mana-mana. Karena BRT bagaimanapun juga harus tetap kita jalankan. Karena itu adalah program strategis nasional yang harus kita jaga bersama-sama,” ujar Farhan dalam kegiatan di Balai Kota Bandung, Senin (14/9/2026).

Pemerintah tetap mendorong pembangunan BRT sebagai bagian dari pembenahan transportasi publik Bandung. Namun, keluhan warga di Cicadas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak cukup hanya mengejar target fisik. Pemerintah juga perlu memastikan desain halte, akses pejalan kaki, keselamatan pengguna jalan, serta pengaturan lalu lintas berjalan seimbang.

Pembangunan halte di tengah Jalan Ahmad Yani kini menjadi salah satu titik yang akan menguji kesiapan pemerintah dalam menjalankan perubahan sistem transportasi Bandung. Masyarakat membutuhkan transportasi publik yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama mereka juga membutuhkan kepastian bahwa proses menuju sistem tersebut tidak mengorbankan keselamatan pengguna jalan.

**Moch Syahril Madridho