Bandung | koransamudra.com
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti arahan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penguatan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui inspeksi secara berkala. Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Farhan menegaskan, dirinya terbiasa melakukan pemantauan langsung ke lapangan bersama jajaran kewilayahan, termasuk camat dan lurah. Kegiatan patroli tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat sekaligus memastikan berbagai program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
“Siap, akan saya laksanakan sesuai arahan. Saya sudah terbiasa melakukan patroli, bahkan setiap hari Minggu berkeliling bersama camat dan lurah sejak pukul 04.00 hingga pukul 06.00 pagi, bahkan terkadang sampai tengah malam,” ujar Farhan, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, pengawasan program MBG tidak cukup hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi. Diperlukan pula sinergi dengan program-program pendukung yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Dapur Dahsyat. Program tersebut diharapkan dapat berjalan selaras dengan inisiatif Sirkular Bandung Utama dan Karasa, yang antara lain mencakup pengelolaan sampah serta pengembangan pertanian perkotaan.
Integrasi berbagai program tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam membangun lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
Meski demikian, Farhan mengakui bahwa implementasi program-program tersebut di Kota Bandung belum berjalan secara menyeluruh. Pelaksanaannya masih bersifat parsial dan baru menjangkau sejumlah kelurahan.
“Saat ini program tersebut belum berjalan secara menyeluruh, masih bersifat parsial dan baru diterapkan di beberapa kelurahan saja,” tandasnya.
Ke depan, penguatan koordinasi dan pengawasan di tingkat kewilayahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program MBG sekaligus mendorong keterpaduan dengan program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemantauan di lapangan agar pelaksanaan program-program tersebut berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandung.
*** NAS
