Blog

Subang,Koran Samudra.Com – Penampungan limbah Rumah tangga (sampah) di Blakang kantor Kelurahan Cigadung sangat mengganggu warga yang setiap hari melewati.

Bak sampah tersebut sangat memprihatinkan.

Aroma bau yang tidak sedap menyengat mengganggu rumah warga yg berdekatan atau warga yang lewat.

Setiap hari Truck Angkutan sampah yg disediakan Dinas kebersihan Kab.Subang kewalahan dengan Volume sampah yang tidak memenuhi standar sampah2 yang ada tidak hanya limbah rumah Tangga namun limbah bongkaran rumah juga ada, seperti kaca jendela pintu kusen sofa dan sejenisnya.

Masyarakat BBC Rw 21 dan warga yang rumahnya berdekatan Bak Sampah sangat kecewa dengan adanya bak sampah yang kurang perhatian dari Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan.

Bak sampah tersebut sudah ada sejak tahun 2004 masuk wilayah Rw 13 Blokrambutan Kel.Cigadung kec/Kabupaten Subang namun masuk Zona Pendidikan tepat blakang kantor Kelurahan Cigadung di Lintasan Jln yang menuju lingkungan Karang Mekar (BBC) Rw 21.

Menurut Mang Omod Tokoh Masyarakat dan Aktivis Gerakan Nusantara Hijau (GNH), ” saya sangat Menyayangkan sikap Kepala Kantor Kelurahan Cigadung yang tidak memperhatikan dan tidak peduli Lingkungan khususnya dalam penanganan Sampah seharusnya menjadi skala prioritas karena keberadaan Bak Sampah ada di sekitar Sarana Pendidikan (SD Rosela Indah) dimana Sekolah Dasar tersebut sekolah Dasar Unggulan yang ada Klas Akselerasi Siswa/Siswi yang memiliki IQ diatas rata-rata”.

Keberadaan Bak Sampah tersebut tidak nyaman dan mengganggu konsentrasi belajar.

Tahun 2019 dan tahun 2020 menurut informasi Dinas Kebersihan sudah menganggarkan dari apbd untuk memindahkan Bak Sampah yang ada di Blakang Kantor Kelurahan Cigadung,

Namun dibatalkan karena muspika tidak bisa menyiapkan tempat Bak sampah yang baru dengan alasan yang tidak Jelas padahal lahan tidur yang ada di wilayah Kelurahan Cigadung cukup banyak tanah bekas Bengkok yang sekarang masuk Aset Pemerintah daerah di blok Kadingding sampai sekarang tanah tersebut kosong tanah tidur di samping/Blakang Smp Pasundan yang konon katanya akan dibangun Gedung Laboratorium Dinkes sampai sekarang sudah hampir 4 tahun tidak ada kabar berita sudah tidak tepat dan sangat menggangu,

Keberadaan Bak Sampah tersebut berdempetan dengan Kantor Kelurahan Cigadung. ***Moris***

Subang, KoranSamudra.Com – Prakarsa dan inisiatif Kabupaten Subang yang menjadikan Subang terpilih sebagai penerima penghargaan MERDEKA AWARD kategori Daerah dengan program inspiratif bagi UMKM ditengah pandemi:

1.Dukungan Regulasi bidang UMKM dengan membuat Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

2.Mendukung pembangunan insfrastruktur untuk kemudahan distribusi logistik

3.Melakukan adaptasi dan transformasi UMKM melalui kemitraan dan rantai pasok

4.Membangun UMKM kerakyatan berbasis Sumber Daya Alam salah satu komoditi potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Subang adalah Komoditas perkebunan dan pertanian

5.Meningkatkan peran koperasi melalui digitalisasi

6.Jumlah Koperasi dengan NIK (Nomor Induk Koperasi) sebanyak 1.058 unit

7.Pemerintah Kabupaten Subang mendorong para pelaku UMKM untuk mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada masa pandemi covid 19 dan sebanyak 56.773 pelaku usaha mikro di Kabupaten Subang sampai mendapatkannya,***Moris***

Garut, korandamudra.com – Tim penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Garut bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut menggelar kegiatan donor darah di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (30/3/21).

Markas PMI Kabupaten Garut, menargetkan 300 labu darah dapat terkumpul. Kegiatan sosial ini dilaksanakan sehubungan dengan akan memasuki bulan suci ramadhan, dimana selama bulan suci tidak akan ada kegiatan donor darah.

“Hari ini kita menargetkan 300 labu darah bisa berhasil. Karena ini juga kaitannya kita akan menghadapi bulan suci ramadhan, yang jelas di bulan suci ramadhan tidak ada kegiatan donor darah. Jadi mudah-mudahan hari ini target kita bisa berhasil,” ujar Kepala Markas PMI Kabupaten Garut, Agus Heriyanto.

Agus menuturkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh PMI Kabupaten Garut, kebutuhan persediaan darah rata-rata berjumlah 1.800 sampai dengan 2.000 labu darah perbulan. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan darah dibeberapa rumah sakit di Kabupaten Garut, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan penderita Talasemia.

“Berdasarkan data yang selama ini kami himpun kebutuhan darah di Kabupaten Garut itu rata-rata 1.800 sampai dengan 2.000 labu darah perbulan. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan darah di beberapa rumah sakit di Kabupaten Garut, antara lain RS Dr Slamet, RS Guntur, RS Pameungpeuk, kemudian ada 2 rumah sakit swasta yaitu Intan Husada dan Rumah Sakit Nurhayati. Nah itu untuk kebutuhan darah masyarakat Kabupaten Garut termasuk didalamnya para penderita talasemia yang ada di Kabupaten Garut tercatat kurang lebih 300 orang,” tutur Agus.

Meskipun sedang dalam masa pandemi, Agus menyampaikan bahwa antusias masyarakat terhadap kegiatan donor darah di Kabupaten Garut relatif meningkat. Ia berharap masyarakat dapat lebih paham akan pentingnya donor darah. “Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Garut kedepan menyadari akan pentingnya donor darah. Dan mudah-mudahan donor darah itu menjadi gaya hidup yah, karena bagaimana pun mendonorkan darah itu tentunya akan menyehatkan bagi pendonor tentunya,” ucap Agus.

Senada dengan Agus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut, Diah Kurniasari mengajak warga Garut untuk sadar akan pentingnya donor darah, dan berharap dapat melaksanakan kegiatan ini paling tidak 4 kali dalam setahun. “Ya mudah-mudahan kita rutinitas ini selalu kita laksanakan paling tidak setahun 4 kali, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Garut untuk sadar akan perlunya donor darah. Karena kita tahu akan banyak membantu kepada masyarakat yang memerlukan darah. Karena kita tahu juga dengan donor darah badan sehat masyarakat selamat,” ujar Diah.

Arif Rihandani (41) seorang Driver ojek online yang turut serta dalam kegiatan donor darah mengungkapkan, ini adalah kali ke-64 Ia mendonorkan darahnya. Ia berharap apa yang Ia lakukan dapat membantu orang yang lebih membutuhkan. “Sudah melakukan donor darah sebanyak 64 kali. Kalau saya sih seperti biasa saja. Karena kalau tidak didonorkan , tubuh meminta untuk didonorkan, kalau nggak, gak enak badannya. Sebenarnya lebih ke dapat membantu orang yang membutuhkan darah. Sekarangkan banyak yang perlu darah, ada anak-anak yang talasemia dan ibu-ibu melahirkan, seperti itu,” tutur Arif.**wawan s

GARUT,koran-samudra.com – Klinik Darul Arqam melaksanakan kegiatan serah terima hibah sekitar 520 juta lebih untuk biaya renovasi dan pengadaan peralatan kesehatan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Indonesia, di Klinik Darul Arqam, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Selasa (30/3/2021).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Garut, Suherman, yang datang langsung mewakili Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengapresiasi langkah dari Pondok Pesantren Darul Arqam yang bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah Jepang.
“Ya tentu yang pertama kami mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi langkah pondok pesantren Darul Arqam melakukan lompatan yang luar biasa sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah jepang. Dan akhirnya pemerintah jepang memberikan kepercayaan kepada pimpinan pondok darul arqom untuk memberikan bantuan peralatan kesehatan,” ujar Suherman seusai acara.

Ia berharap dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan pelayanan dari klinik Darul Arqam. “Harapannya mudah-mudahan klinik ini bisa melayani masyarakat dari berbagai strata bukan hanya di kalangan Muhammadiyah tetapi juga masyarakat umum sehingga betul-betul berfungsi peningkatan (pelayanan) kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris III Kedubes Jepang untuk Indonesia, Kimura Yusuke, mengatakan alasan mengapa pihaknya memilih Klinik Darul Arqam untuk diberikan hibah berupa peralatan kesehatan karena ada beberapa alkes (alat kesehatan) yang belum memadai. “Karena fasilitas sama peralatan kesehatan di Klinik Darul Arqam itu belum memadai oleh karena itu kami memilih Klinik Darul Arqom,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, saat ini peralatan kesehatan di Klinik Darul Arqam sudah memadai sehingga masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. “Setelah saya lihat fasilitas sama alat kesehatan yang di Darul Arqam itu sudah cukup memadai sehingga masyarakat Garut juga mungkin dapat fasilitas yang lebih bagus daripada sebelumnya. Pemerintah Jepang juga selanjutnya juga mau terus mengurus, mau membantu untuk masyarakat Indonesia,” terangnya.

Sementara, Kepala Klinik Darul Arqam, dr. Sakinah Ginna menuturkan pada awalnya pihaknya mengajukan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sebesar 1.3 sampai 1.4 miliar rupiah. Ia juga mengatakan bahwa proses penerimaan proposal tidaklah mudah.
“Adapun hibah yang kami ajukan itu pada awalnya kami itu mengajukan RAB itu sebesar 1 juta yen jadi sebesar 1.3 sampai 1.4 M rupiah, dan setelah proposal itu masuk di 2018 kemudian ada proses penerimaan proposal, proposal kami diterima dan itu ternyata tidak mudah, jadi ada proses visitasi dulu di 2019,” kata dr. Sakinah.

dr. Sakinah menerangkan bahwa proposal dari Klinik Darul Arqam diterima diakhir tahun 2019 antara lain untuk renovasi klinik dan pengadaan peralatan kesehatan. “Sampai akhirnya di-acc (diterima) di akhir 2019, proposal kami diterima dari dana 1,1 (Miliar Rupiah) itu yang di-acc-nya itu 524.685.763 rupiah, dan itu untuk renovasi klinik dan pengadaan peralatan kesehatan, yang lebih besarnya memang itu untuk pengadaan alkes (alat kesehatan),” katanya.

Dengan adanya bantuan hibah ini, dr. Sakinah berharap klinik kesehatan dapat memberikan manfaat dan pelayanan kesehatan yang lebih luas. Tidak hanya untuk warga pesantren tapi untuk masyarakat lainnya.
“Jadi alhamdulillah sekali dengan ada bantuan hibah ini sarana prasarana dan peralatan kesehatan di klinik itu semakin lengkap, dan mudah-mudahan kami berharap dapat memberikan lagi syiar yang lebih luas, dan pelayanan kesehatan yang lebih luas, tidak hanya untuk warga pesantren tapi untuk masyarakat lainnya,” pungkasnya.**wahyu

GARUT,koran-samudra.com – Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, di Hotel Harmoni, Jl. Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (29/3/2021). Agusdin Muttakin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi pemateri dalam Bimtek sehari ini.

Bupati Garut, Rudy Gunawan dalam sambuta tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Jajat Darajat mengatakan, reformasi birokrasi ini merupakan sebuah langkah baru dan perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah sebagai government dan melakukan pembaruan serta perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan ketata laksanaan dan SDM aparatur,” katanya.

Diketahui, Indeks Birokrasi dan Reformasi di Kabupaten Garut memiliki peningkatan sebesar 2,49 dari tahun 2018 ke tahun 2019. Meskipun begitu Kabupaten Garut masih terdapat dalam kategori B. “Meskipun terdapat peningkatan dari tahun 2018 62,73 poin menjadi 65,22 poin pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,49 poin namun kita masih dalam kategori B bisa ditingkatkan masih cukup jauh dari ideal,” ujarnya.

Selain itu, hasil penilaian komponen RB (Reformasi Birokrasi) di Kabupaten Garut menunjukkan nilai yang rendah namun mengenai nilai kapasitas organisasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. “Bila dilihat dari hasil penilaian komponen RB terlihat bahwa komponen kinerja organisasi menunjukkan nilai rendah dibandingkan komponen hasil lainnya tetapi soal nilai kapasitas organisasi mengalami peningkatan dari 3,84 pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,33 pada tahun 2019 dari bobot penilaian sebesar 6,00,” lanjutnya.

Dengan adanya penyelenggaraaan Birokrasi dan Reformasi di Kabupaten Garut, Bupati mengajak para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melakukan perubahan dalam pola kerja sebagai pelayan publik bagi masyarakat. “Kita harus melakukan perubahan pola kerja termasuk melakukan evaluasi kelembagaan. Kondisi dan tuntutan maupun pelayanan public terus berubah dan seluruh pemangku tugas harus mampu mengadaptasikan dengan perubahan itu,” terangnya.

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Budi Dermawan mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pemerintahan yang aktif dan efisien dengan adanya birokrasi yang akan diselenggarakan pada bulan Juni tahun ini. “Tujuannya untuk mendorong pemerintahan yang aktif dan efisien juga kita kan arah reformasi birokrasi ini mau kemana di Kabupaten Garut sesuai dengan arahan dari Menpan RB, ) maka kemari pada surat tanggal 29 maret harus ada reformasi birokrasi per-juni minggu ketiga harus ada reformasi birokrasi di Kabupaten Garut,” ucap Budi.

Dengan adanya sosialisasi dan bimtek ini, Budi berharap setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa lebih siap dalam penyelengaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Garut ini. “Harapan saya dari kegiatan ini pertama pemahaman dari SKPD untuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kemenpan rb ini. Yang kedua dengan adanya sosialisasi bimtek ini nanti tidak kaget lagi dengan penyelenggaraan birokrasi,” pungkas Budi.** wawan s

GARUT,koran-samudra.com – Bupati Garut, Rudy Gunawan, melantik 17 Pejabat Struktural (administrator dan pengawas) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Garut, di Lapang Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (29/3/2021).

Dalam sambutan pelantikannya Bupati Garut menyampaikan kepada para pejabat yang dilantik untuk bekerja lebih baik. “Saya ucapkan selamat kepada yang baru dilantik ini banyaknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan ada beberapa jabatan kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga, dan bidang Fakir Miskin di Dinas Sosial saya mohon bekerja lebih baik, terutama kepada UPTD-UPTD di daerah,” ucap Rudy.

Ia memaparkan, bahwa saat ini Kabupaten Garut memerlukan pegawai yang memiliki ketepatan dan kecepatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita juga memerlukan ketepatan dan kecepatan ketika ada sesuatu infrastruktur yang dirasakan penting oleh masyarakat luput dari perhatian kita, saudara saya instruksikan supaya mengambil HP (mendokumentasikan) kalau ada sesuatu yang perlu kita bangun dan segera dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai kita mendapatkan informasi itu dari masyarakat, dari lembaga swadaya masyarakat, atau dari siapapun, yang merasa tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah” papar Rudy.

Rudy berharap dengan adanya pelantikan-pelantikan ini, bisa meningkatkan kinerja di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Garut.
“Saya berharap kinerja kita membaik dengan adanya pelantikan-pelantikan ini.” pungkasnya.** wahyu