Blog

Bupati Garut Buka Resmi Musrenbang Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Garut
Garut, koran-samudra.com– Bupati Garut, Rudy Gunawan, membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serempak tingkat kecamatan se-Kabupaten Garut. Bupati hadir di Aula Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (2/2), Pembukaan ini menandakan dimulainya musrenbang di masing-masing kecamatan hingga 13 Februari 2021.
Bupati Rudy mengatakan, di tahun 2022 nanti akan membuat pengendalian banjir karena beberapa sungai di Kabupaten Garut yang kini mulai menyempit. “Jadi nanti di 2022 kita akan melakukan langkah-langkah dimulai dari tahun ini, kita akan melakukan membuat dulu pengendalian banjir, jadi kita buat kolam retensi 1 hektar, supaya air tidak masuk ke jembatan atau ke sungai (salah satunya) yang ada di daerah Sungai Cikendi yang makin hari makin menyempit,” ujar Rudy dalam sambutannya.
Selain itu, lanjut Rudy, pihaknya juga akan membangun jalan penunjang reaktivasi kereta api (Stasiun Cibatu-Stasiun Garut) untuk menunjang wisatawan jikalau nanti jalur kereta api sudah selesai. “Kita akan membuat jalan untuk menunjang kereta api, kita sudah merencanakan ada jalan yang akan dijadikan pedestrian dan sudah ditampung Pak Gubernur, kita akan membangun kota mulai tahun ini dengan penataan kawasan di sekitar alun-alun, tahun ini 15 miliar (rupiah) dari pak gubernur nanti,” ungkapnya.
Rudy juga menyampaikan, di Kecamatan Garut Kota nanti akan dibangun 3 atau 4 Sekolah Penggerak. “Kita kemarin saya ngikutin Zoom Meeting dengan Pak Totong (kadisdik) mengenai sekolah penggerak, Pak Kadis katanya akan ada 3 atau 4 di Garut Kota, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar sebagai sekolah penggerak di mana murid itu yang lebih aktif di mana peran stakeholder, gotong royong dan lain sebagainya berbasis Pancasila itu akan kita buatkan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mendukung sekolah penggerak,” tutur Rudy.
Dalam kesempatan ini juga Rudy berharap kawasan-kawasan di perkotaan bisa dipercantik untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Garut. “Saya berharap ini nanti hal yang berhubungan dengan kawasan kawasan di perkotaan ini lebih dipercantik,” ungkapnya.
Bupati berharap melalui forum musrenbang tingkat kecamatan ini, segenap potensi dapat dicurahkan untuk membangun kerangka fikir, orientasi dan persepsi yang sama, pada upaya pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan proporsi dan rasionalitas kemampuan anggaran, karena tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang dihadapi pada satu tahun anggaran.
Selain kecamatan Garut Kota, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan di hari pertama juga berlangsung di Kecamatan Pasirwangi, Malangbong, Pamulihan, dan Kecamatan Cihurip, melibatkan usur legislatif, kecamatan, dinas, badan, kepala desa, dan stake holder.** Wawan S
2 Februari 2021
Danrem 061/SK Brigjend TNI Achmad Fauzi bersama Satgas PPKM Kota Bogor kembali membagikan ribuan masker
Bogor, koran-samudra.com – Danrem 061/SK Brigjend TNI Achmad Fauzi S.I.P,M.M., bersama Satgas PPKM Kota Bogor kembali membagikan ribuan masker kepada warga masyarakat yang melintas di area tugu kujang dan Pasar Jambu dua Bogor, Selasa (02/02/2021). Giat tersebut sebagai upaya mencegah penyebaran penularan COVID-19.
Namun sebelum melakukan patroli dan pembagian masker, giat diawali dengan pelaksanaan apel gabungan yang dilaksanakan di Jl.Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, yang dipantau langsung oleh Danrem
Dalam penyampaiannya Danrem menjelaskan bahwa kegiatan pembagian masker yaitu dalam rangka mendukung pemerintah untuk memutus Penyebaran Virus Covid-19 di wilayah Bogor.
” Jumlah penderita virus covid-19 di wilayah Bogor sampai saat ini masih terus meningkat, oleh karena itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan, jadi sambil menunggu giliran untuk divaksin, maka kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan,” Ujar Danrem.
“Hari ini Kami membagikan 5000 masker secara serentak di wilayah Kota Bogor. yakni Pasar Jambu dua dan sekitarnya, lalu disepanjang Tugu Kujang dan dititik keramaian lainnya,” Ungkap Danrem lagi.
Ia pun menambahkan bahwa selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, Ia bersama jajarannya selain mengintensifkan terlibat dalam operasi yustisi juga membagikan masker pada masyarakat, serta menghimbau kepada masyarakat, pedagang, dan pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menekan laju penyebarluasan COVID-19.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat didalam menjaga kesehatan bersama dengan menggunakan masker demi keselamatan bersama,” tegasnya.
“Mari kita bersama mentaati protokol kesehatan, dengan menerapkan 5 M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menghindari kerumunan saat beraktivitas dan membatasi kegiatan,” imbaunya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu Dandim 0606/KB Kolonel Inf Robby bulan.S. IP, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol. Susatyo, S.I.K.,MH, kemudian KSPN Polda Jabar Kombes Pol Djoko Surahmanto SH.MH serta Kadishub Kota Bogor H. Eko Prabowo.
Sedangkan unsur yang terlibat pada giat apel tersebut yaitu Kodim 0606/kb Polresta Bogor Kota Satpol PP serta Dishub Kota Bogor.**Editor
Sumber : Penrem 061/SK
2 Februari 2021
Ini Lima Intervensi bagi Satuan Pendidikan yang Ikut Program Sekolah Penggerak
Jakarta,koran-samudra.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, Senin (1/2/2021) secara virtual. Peluncuran ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI dan disaksikan oleh perwakilan dari pimpinan daerah seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Mendikbud menyampaikan bahwa setiap satuan pendidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak akan mendapat lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Intervensi itu adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah melalui program pelatihan dan pendampingan intensif; dan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter.
Intervensi berikutnya adalah perencanaan berbasis data, di mana perencanaan manajemen berbasis sekolah didasarkan pada refleksi diri satuan pendidikan. Intevensi keempat adalah penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Sementara intervensi kelima adalah pendampingan konsultatif dan asimetris berupa program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah.
Mendikbud menjelaskan, pendampingan yang konsultatif dan asimetris itu dilakukan melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud yang ada di masing-masing provinsi, kabupaten/kota. “Keterlibatan UPT akan sangat intensif dan asimetris, artinya tidak one size fit for all, tidak seragam jenis dukungan pada masing-masing daerah,” tutur Mendikbud.
Ia menegaskan bahwa bentuk pendampingan pemerintah pusat tidak hanya berupa pengecekan keberhasilan program dan pemberian anggaran semata, melainkan mendukung dan membantu menuju perubahan yang lebih baik. “Ini penting sekali untuk diyakini bahwa hubungan pusat dan daerah harus diubah. Kita harus menjadi pendamping dan membantu mereka (pemerintah daerah) dalam melaksanakan transformasi pendidikan tersebut,” ujar Mendikbud.
Bagian lain intervensi yang juga ditekankan Mendikbud adalah penguatan SDM sekolah. Menurutnya, pelatihan terhadap kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru akan sangat berbeda dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. “Pelatihan akan terjadi saat guru sedang mengajar, pada saat melakukan aktivitas di sekolah. Pelatihan akan fokus kepada clinical training, yaitu dilakukan pada lingkungan yang sesungguhnya, di sekolah, dengan murid-murid,” jelasnya.
Mendikbud menambahkan, salah satu metode pendampingan akan dilakukan antara kepala sekolah dan guru-guru di sekolah penggerak yang satu ke sekolah lainnya. Karena salah satu cara paling efektif untuk guru dan kepala sekolah melakukan perubahan adalah belajar dari guru dan kepala sekolah lainnya yang sudah melalui transformasi tersebut. “ Di situlah akan menjadi ekosistem pelatihan dan pendampingan yang efektif,” kata Mendikbud.
Tahun ini Program Sekolah Penggerak menyasar sebanyak 2.500 satuan pendidikan di 111 kabupaten/kota. Mendikbud mengajak para kepala sekolah di daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak 2021 untuk mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di lama sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Melalui program ini diharapkan pada akhirnya dapat mewujudkan visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui tercitpanya Pelajar Pancasila.
Editor : Red
Penulis (Ratih Anbarini – Pengelola web Kemdikbud)
Sumber :https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/ini-lima-intervensi-bagi-satuan-pendidikan-yang-ikut-program-sekolah-penggerak
1 Februari 2021
Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak
Jakarta,koran-samudra.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021). Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila. “Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global,” ujar Mendikbud.
Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. “Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,” kata Mendikbud.
Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak melalui arahan berikut. 1) Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh; 2) membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud; 3) dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak; 4) tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. “Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” demikian penjelasan Muhammad Hudori.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan tujuh catatannya. “DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” katanya.
Program ini adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Menurut Syaiful Huda, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan. “Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kita akan terus pantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.
DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak. “Terima kasih atas dukungan para pejabat daerah yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Penggerak,” ucapnya.
Syaiful Huda lebih lanjut mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19. “Selamat kepada Kemendikbud, semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan kita,” tutupnya.
Program Sekolah Penggerak sebagai program penyempurnaan transformasi sekolah sebelumnya
Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta; dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak. “Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Mendikbud.
Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1) pendampingan konsultatif dan asimetris, dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.
Tahap (2) yaitu melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Berikutnya (3) adalah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
Adapun perencanaan berbasis data (4) menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Terakhir (5), digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.
Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak,” jelas Mendikbud.
Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah. Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB. Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/. Informasi tentang Program Sekolah Penggerak dapat dilihat di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/.
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15 /sipres/A6/II/2021 (https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/kemendikbud-luncurkan-merdeka-belajar-episode-7-program-sekolah-penggerak)
1 Februari 2021
Cek Point Kota Bandung
Bandung, koran-samudra.com – Senin (01/02/2021). Wali Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan bahwasanya untuk Cek Poin Kota Bandung sendiri masih dalam tahap pembahasan. Beliau menyampaikan bahwasanya tadi malah sudah dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk rencana pelaksanaan Cek Poin dan juga karantina wilayah. “saya hari ini sudah minta kepada Pa Sekda sebagai ketua harian bahwa hari ini sedang dibahas,” Ujarnya.
Kalaupun akan diadakan cek poin nanti akan di bahas berapa titik dan dimana-dimananya, untuk karantina wilayah RT/RW sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan di beberapa wilayah Kota Bandung karena karantina wilayah juga termasuk pembahasan pada rapat koordinasi tadi malam dan di Kota Bandung sendiri tinggal melakukan evaluasian. Di tiap RW dan kelurahan juga sudah ada program Kampung Tangguh.
Banyak opini yang menyampaikan bahwasanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini kurang ampuh sedangkan dari Kota Bandung sendiri masih tetap melakukan apa yang dianjurkan oleh pusat, dari Pa Luhut sendiri menyampaikan bahwasanya di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kita harus banyak kesabaran dalam menghadapinya.
Karena masih banyaknya pengunjung yang datang dari luar kota sehingga pembahasan cek poin ini sudah sewajarnya mendapatkan perhatian lebih supaya grafik kenaikan yang terpapar virus menjadi lebih terkendali dan tidak bertambah secara liar. Wali Kota memberikan contoh misalnya di pasar Gede Bage atau pasar Caringin itu masih banyak orang yang datang dari luar kota jadi mesti diadakan pengkajian terlebih dahulu sebelum menetapkan keputusannya.
“Kalau bilang ampuh dan tidak ampuh kan sekarang ini naik turun, yang jelas memang kita sepakat termasuk dari pusat, lebih banyak naik itu ketika ada cluster dari libur makanya kita sekarang gimana daerah itu ketika menghadapi libur harus diantisipasi. Tadi malam dari beberapa kepala daerah misal Imlek tidak boleh terlalu ada keramaian gitu,” Ujarnya. ****M.Riza Firdaus
1 Februari 2021
Wali Kota Bandung Memberikan Sambutan Sekaligus Meresmikan Acara “SAHABAT SEKOLAH PEDULI LINGKUNGAN”
Bandung, koran-samudra.com – Dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bandung Oded M Danial memberikan sambutan sekaligus meresmikan acara “Sahabat Sekolah Peduli Lingkungan”. Kegiatan launching tersebut merupakan acara kolaborasi yang dilakukan oleh Gojek, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) , Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga Dinas Pendidikan Jawa Barat. senin (01/02/2021)
Kegiatan tersebut melibatkan 152 sekolah SMP, SMA/K dan akan melakukan roadshow virtual ke tiap sekolah yang telah dilibatkan, satu sekolah aka nada satu sesi sosialisasi tentang pengolahan sampah atau recycle. Selain itu juga ada program setiap siswa bisa menukarkan sampah plastik dengan saldo Gopay mekanisme penukaran tersebut akan disampaikan pada saat sosialisasi nanti.
Setiap sampah yang dikumpulkan oleh siswa tersebut mempunya nilai (value) untuk ditukarkan menjadi poin yang nantinya bisa ditukarkan Kembali dengan saldo Gopay. Siswa-siswa tersebut bisa menukarkan sampah tersebut ke bank sampah terdekat, disamping itu kepada sekolah yang paling banyak mendapatkan poin akan mendapatkan kesempatan untuk di support mengadakan pentas seni virtual program Pentas Seni Bareng Bintang (PSBB).
Wali Kota Bandung Oded M Danial berharap dengan adanya sosialisasi virtual tersebut dapat meningkatkan kesadaran para siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik supaya Kota Bandung semakin bersih dan asri. Alangkah baiknya kita mulai dengan diri sendiri untuk bisa selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita minimal dimana kita berada saat ini jagalah lingkungan tersebut jangan sampai mencemarinya dengan sampah yang kita tinggalkan begitu saja.
“ Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Gojek, DLHK, Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga Jawa Barat. Kegiatan ini juga merupakan sebuah program edukasi untuk siswa SMP, SMA, dan juga SMK yang melibatkan 152 sekolah yang nantinya akan dibimbing oleh panitia. Harapannya mereka akan lebih memiliki karakter untuk peduli terhadap lingkungan,”Ujarnya.***M.Riza Firdaus
1 Februari 2021
Tidak lolos skrinning untuk Divaksin’Bupati Garut tetap Resmikan Launching Kick Off Vaksinasi di Kabupaten Garut
Garut.koran-samudra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, telah resmi memulai vaksinasi Covid-19 di wilayahnya dengan secara simbolis digelar di Pendopo Garut, tepatnya di Jalan Kabupaten, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Senin (1/2).

Kick Off vaksinasi ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, yang hadir pada acara tersebut. “Kabupaten Garut menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 dan kami pimpinan daerah sudah mendapatkan briefing langsung dari bapak Menko (Menteri Koordinator) Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa agung mengenai pelaksanaan protokol kesehatan dan pendisiplinan dan proses vaksinasi yang akan diselenggarakan hari ini,” ujar Rudy dalam sambutannya.
Ia menyebutkan ada kurang lebih 400 vaksinator yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut yang akan melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang menjadi prioritas tahap pertama ini. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan dan tim Dokter RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. Slamet serta 400 vaksinator yang akan berada di 421 desa 41 kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Garut,” ucapnya.
Pelaksanaan vaksinasi ini, lanjut Rudy, merupakan salah satu ikhtiar yang harus dilaksakan dengan sungguh sungguh. “Tentu ini ikhtiar kita Kabupaten Garut ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tetap patuh, efektif, efisien, dan kami insya Allah akan mengeluarkan segala daya upaya dalam rangka mendukung penuh, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk melaksanakan masalah hubungan dengan Covid-19 mulai dari penegakkan hukum, pendisiplinan, sampai vaksinasi,” tutur Rudy.
Dalam kesempatan vaksinasi ini beberapa unsur pimpinan tidak lolos meja 2 atau skrinning karena ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi.
Mereka yang tidak lolos skrinning adalah Bupati Garut, Rudy Gunawan, Dandim 0611 Garut, Letkol Czi Deni Iskandar, Kapolres Garut, AKBP Adi Benny Cahyono, Kepala Kejari Garut, Sugeng Hariadi, dan Ketua DPRD Garut, Euis Ida.
Sementara itu Ketua Tim Dokter, dr. Yanti Widamayanti, menjelaskan ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa tidak lolos dari sesi skrinning ini, seperti di antaranya pernah terpapar Covid-19 , memiliki penyakit penyerta seperti Diabtesmellitus, Hipertensi, penyakit autoimun seperti lupus, dan masih banyak lagi yang lainnya.
“Jadi tadi Bapak Bupati kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres, serta Ibu Ketua DPRD Garut, tidak bisa lolos karena ada salah satu yang tidak terpenuhi dan yang paling penting pada saat ini, Ibu ketua DPRD bukan tidak mendapatkan vaksinasi tetapi ditunda karena kita tahu bahwa vaksinasi pada tahun pertama ini hanya untuk usia 18 sampai 59 tahun,” ujar Yanti saat melakukan jumpa pers dengan wartawan.
Ia berharap vaksinasi tahap pertama ini bisa berjalan dengan lancar dan para pemimpin daerah selalu diberikan kesehatan. “Mudah-mudahan proses vaksinasi tahap pertama di Garut untuk Covid-19 ini bisa berjalan dengan lancar, dan para pemimpin Garut khususnya Bapak Bupati Garut, Bapak Dandim, BApak Kejari, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati serta Ketua DPRD Garut senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan untuk memimpin Satgas Covid-19 Garut dalam menanggulangi Covid-19 ini.” pungkasnya.
Meskipun ada beberapa yang tidak lolos skrinning, ada beberapa orang yang berhasil dan telah melakukan vaksinasi yaitu :
1. Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman,2. Pemilik Chocodot atau perwakilan pengusaha, Kiki Gumelar 3. Kepala Lapas Garut, Kristyo Nugroho 4. Kepala Kementrian Agama, Cece Hidayat
5. Kepala Bagian Hukum Setda Garut, Kristanti Wahyuni 6. GM PT. Changshin Reksa Jaya atau Perwakilan Investor, Kurnia Kridha Yudha 7. Wakil Ketua DPRD Garut, Mohammad Romli.** Wahyu/Wawan S
1 Februari 2021
Wakil Bupati Dr. Helmi Budiman Jadi Penerima Pertama Vaksin Covid-19 di Garut
Garut.koran-samudra.com – Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 di Kabupaten Garut. Proses vaksinasi dilakukan di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Senin (1/2/2021).

Menjadi orang pertama menerima vaksin Covid-19, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman mengaku sangat berdebar-debar ketika akan divaksin. “Meskipun saya seorang dokter tetap kan rasa berdebar mah ada dokter juga kan manusia biasa,” ungkap Wabup ketika memperlihatkan kartu tanda sudah divaksin di hadapan para wartawan.
Helmi mengatakan berdebar-debar memang hal yang biasa, akan tetapi perasaan tanggung jawab kepada masyarakat jauh lebih besar. “Berdebar-debar memang hal yang biasa. Tapi dorongan tanggung jawab pada masyarakat sekaligus untuk mengedukasi masyarakat, jauh lebih besar,” ujarnya.
Vaksinasi berlangsung di mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Pemberian vaksin dilanjutkan kepada beberapa tenaga kesehatan perwakilan dari beberapa organisasi profesi tenaga kesehatan dan Perwakilan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Pada kegiatan vaksinasi ini, para calon penerima vaksin mengikuti alur empat meja, yang terdiri dari pendaftaran di meja pertama, skrining di meja kedua, penyuntikkan di meja ketiga dan observasi awal pasca vaksin di meja keempat. Termasuk Wabup, menerima vaksin pertama setelah melewati dua meja pertama dan skrining.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani mengatakan, Vaksin bukan berarti kebal terhadap Covid-19. Namun, dengan vaksin maka bisa menekan penularan. “Dan akhirnya kita semua terbebas dari pandemi ini,” ucap dr. Leli.**Wawan S
1 Februari 2021
Mengenal Lebih Dekat Sekda Baru Garut Nurdin Yana ”Sebagai Sekda akan dihadapkan dengan jadwal atau agenda padat “
Garut,koran-samudra.com – Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah resmi melantik Nurdin Yana sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Baru bagi Kabupaten Garut di Lapang Setda, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Senin, (01/02/2021).
Nurdin Yana dilantik setelah melewati banyak tahapan seleksi sekda yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

Nurdin mengawali karirnya sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Unit Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 1992. Tahun 2001, Ia pertama kali menempati jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Unit Satu Atap Wilayah 1 Garut.
Selama berkarir ia juga telah beberapa kali menjabat sebagai seorang Camat di beberapa kecamatan. Diawali menjabat sebagai sekmat di Kecamatan Cibiuk, kemudian menjabat sebagi Camat di Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Tarogong Kaler, dan terakhir menjabat cukup lama di Kecamatan Garut Kota dari tahun 2008 hingga 2014.
Pria kelahiran Majalengka 54 tahun silam ini, mengatakan bahwa dalam bekerja ia melandaskan atas beberapa hal :
1. Keikhlasan
2. Tidak berorientasi pada materi
3. Bersikap melayani dan jangan sekali- kali bersikap ingin dilayani
4. Kaitkan semua yang dilakukan sebagai wujud ibadah disamping sebagai kristalisasi dari upaya ‘ngaladangan gajih’.
“Sudah barang tentu bahwa dalam setiap perjuangan itu ada yang suka ada yang kurang suka, tetapi poinnya adalah bahwa sebagai seorang pegawai negeri adalah pilihan hidup saya, mau tidak mau itulah konsekuensi yang harus ditanggung. Insya Allah dalam bekerja saya ikhlas tidak pernah berpikir apapun, apa yang didapat saya syukuri, semuanya saya hantarkan sebagai suatu amal ibadah kita, sehingga insya Allah hati saya juga tenang, apapun yang terjadi insya Allah itu (sudah) ketetapan dari Allah,” ujar Nurdin di kediamannya, di Perumahan Permata Hijau Residence, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Minggu (31/1/2021).
Nurdin mengungkapkan, dalam karirnya ia menerapkan bahwa dalam memberikan layanan, ia selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan layanan. Sehingga ia harus dapat merasakan bagaimana yang bersangkutan membutuhkan produk layanannya. Dari sanalah, kepekaan dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain akan muncul.
Hal yang sangat membahagiakan, imbuhnya, adalah ketika bisa memberikan produk layanan yg dimohonkan masyarakat. Ia menuturkan, pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil adalah melayani masyarakat sebaik mungkin. “Sebagai seorang ‘pelayan’, maka mau tidak mau saya harus mampu membeikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, meski diakuinya, sering juga dihadapkan kondisi regulasi yang tidak memungkinkan produk layanan itu terbit, sementara masyarakat membutuhkannya. Disinilah, meski adanya pemahaman yang sama antar para pihak. Memang tidak mudah memahamkan hal ini, namun itulah hal yg kerap ditemui dilapangan,” tuturnya didampingi istri dan putrinya.
Sebagai seorang Sekda, Nurdin menyadari akan dihadapkan dengan jadwal atau agenda padat, namun diakui keluarganya sudah memahami betul bagaimana situasi dari kondisinya yang mengharuskan dirinya terkadang meninggalkan keluarga tercinta untuk urusan pekerjaan. “Saya kira tugas kami itu sudah terbiasa dijalani ketika menjabat camat termasuk juga ketika menjabat sebagai Asisten Pemkesra selama ini. Mereka sudah terbiasa, insya Allah tidak ada masalah bagi mereka,” ucap pria yang memiliki motto hidup ‘Man Jadda Wa Jadda’ ini.
Nurdin yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut dari akhir 2016 hingga tahun 2019 ini, menjelaskan bahwa menurut pandangannya ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian, antara lain :
1. Meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat;
2. Bekerja berdasarkan regulasi yang perubahannya relatif cepat;
3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik;
4. Penanganan Covid-19 dan bencana yang kini tengah terjadi; dan
5. Review RPJMD yang harus dilakukan karena adanya perubahan kebijakan termasuk akibat adanya Pandemi Covid 19.
Pria yang memiliki hobi olahraga ringan dan renang juga mengajak kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk berjuang sebaik-baiknya dengan berprilaku efektif dan efisien. “Bangkitkan jiwa korsa dan jiwa enterpreneur demi tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat,” ujar Nurdin.

Sementara itu, istri dari Nurdin Yana, Lina Marlina (54), mengungkapkan, ia tidak menyangka suaminya bisa lolos dari seleksi jabatan sekda, karena ia tahu suaminya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi sekda.”Tapi mungkin ini Qodarulloh, ini sudah takdir yang Mahakuasa,” ujar Lina sambil melirik putri semata wayangnya, Fitri Utami Dewi (24).
Ia berharap suaminya bisa menjalankan tugasnya dengan amanah, diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan selamat dunia dan akhirat, dijauhkan dari malapeta, dan mendapat keridloan Alloh Swt serta yang tidak kalah penting bisa memberikan kemaslahatan kepad masyarakat.** wahyu
1 Februari 2021
Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Sekda Kabupaten Garut
Garut,koran-samudra.com – Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.22/Kep.113/BKD/2021 dilaksanakan di Lapang Apel Setda Jl. Pembangunan No. 185 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Selasa, (1/2/2021).
Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Sekda Kabupaten Garut
Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Garut (H. Rudi Gunawan, SH., MH, MP) dan Komandan Upacara Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (Margianto, M.Si), yang diikuti oleh peserta apel sekitar 200 ASN Pemda Garut.
Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Garut (dr. H. Helmi Budiman),Ketua DPRD Kab. Garut (Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si),Kapolres Garut (AKBP Adi Benny Cahyono, SH., S.I.K., M.Si),Dandim 0611/ Garut (Letkol CZI Dr. Deni Iskandar, S.T., M.Han., M.D.M.,CAN),Dandenpom III/2 Garut ( Letkol Cpm.Imran ilyas,SH ),Kepala Kejaksaan Negeri Garut (Sdr. Sugeng Hariadi S.H., M.H),Ketua Pengadilan Negeri Garut (Mansyuri Efendi, SH, MH),Waka Polres Garut (Kompol Andrey Valentino S.I.K),Kapolsek Tarogong Kidul (Kompol Alit Kadarusman ,S.Pd, M.Si),Kasat Intelkam Polres Garut (AKP Tito Bintoro, SH),KabanKesbangpol Kab. Garut (Drs. Wahyu Wijaya, M.Si),Kadishub Kab. Garut (Drs. Suherman, M.Si),Kasatpol PP Kab. Garut (Drs. Hendra S. Gumilang, M.M),Ketua Bawaslu Kab. Garut (Ibu Hj. Ipah),Kadinkes Kab. Garut (Maskut Farid, MM),Kepala BPBD Kab. Garut (Drs. Firman Karyadin, M.Si),Ketua KPU Kab. Garut (Junaedin Basri),Ketua MUI Kab. Garut (KH. Sirojul Munir),Danramil 1111/Tarogong (Kapten Inf. Dedi Saepulah),Para SKPD Jajaran Pemda Garut, Para Kabag dan sekertaris Dinas,Para Camat Se-Kab. Garut, Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Garut (Ibu Hj Diah Rudi Gunawan) dan Ibu Ibu Darma Wanita serta tamu undangan lainnya.
Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Sekda Kabupaten Garut
Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan, ucapan selamat kepada Sekda yang baru dilantik, kedepannya mari kita menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan kabupaten Garut yang telah diraih selama ini dengan terus meningkat motivasi dan prestasi kerja. Embanlah tugas ini dengan ikhlas dan tulus. Ujar Bupati.
Bupati menambahkan, mekanisme baru dalam proses penetapan jabatan Sekda yang mana merujuk pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi dan kepangkatan. Selain itu juga dilihat dari pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas. Jabatan Sekda mempunyai peran yang sangat penting dan memiliki kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya. Artinya Sekda merupakan motor penggerak organisasi pemerintahan Daerah.
” Harus menghayati peran dan fungsi sbg Sekda serta harus mampu mengemban seluruh tugas administratif. Selain itu harus meningkatkan kemampuan dalam menyikapi teritorial dan Penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat berkoordinasi secara produktif kepada seluruh instansi”,Pungkas Bupati.**Wahyu/Wawan S
1 Februari 2021