Blog

Garut, koran-samudra.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji menuturkan, dari sisi IDM (Indeks Desa Membangun), Kabupaten Garut masih tertinggal, yaitu di urutan ke-6 dari bawah di tingkat Provinsi Jawa Barat. Maka, pihaknya bertekad akan terus berupaya untuk meningkatkan IDM Kabupaten Garut.

“Di Kabupaten Garut memang kita masih tertinggal di IDM ini dari urutan ke-6 dari bawah dan kita terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun. Kita masih ada 32 desa tertinggal, terus kategori desa berkembang 282 , desa maju 102, desa mandiri 5 desa,” ucap Aji di hadapan peserta Muskerda (Musyawarah Kerja Daerah) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Garut di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu (6/3/2021).

Aji mengatakan, pihaknya menargetkan pada tahun ini (2021) untuk membebaskan desa tertinggal dan meningkatkan desa berstatus berkembang menjadi desa maju. “Kita mempunyai target minimal tahun ini kita berupaya untuk di Kabupaten Garut ini membebaskan berdasarkan Indeks Desa Membangun membebaskan desa tertinggal. Dan desa mandirinya bisa meningkat kepada 10 desa mandiri dan desa berkembangnya bisa meningkat dari beberapa desa berkembang ke maju,” ujarnya.

Selain itu, Aji meminta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Garut untuk bekerja sama dalam merencanakan peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. “Kami sangat mengharapkan bersama-sama dibangun, dibantu oleh pak ketua BPD di BPD di masing-masing desa untuk bersama-sama bagaimana merencanakan peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun,” pungkasnya.** Wahyu

GARUT,koran-samudra.com-Dalam Lokasi bencana longsor Cilawu di Kampung Cipager,Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut,Masyarakat merasa sangat kehilangan, pasalnya DPC PDI-Perjuangan Garut resmi menarik tim relawan BAGUNA dari lokasi bencana Longsor.Kamis (4/3/2021).

Penarikan resmi Tim Relawan BAGUNA berlangsung dramatis, terpantau Warga yang berada di lokasi pengungsian di SD Karyamekar 2 terlihat sedih sampai diwarnai Isak tangis.
Penarikan Tim relawan BAGUNA tersebut, bertepatan dengan berakhirnya masa tanggap darurat yang telah ditentukan.
” Sudah 20 hari PDI Perjuangan bersama warga cipager dan babakan kawung di desa karyamekar cilawu,hari ini kami pamit,kami doakan agar warga cipager dan babakan kawung diberikan kekuatan kesabaran sambil menunggu relokasi.
” Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT,tapi kami akan tetap mengawal agar Pemkab Garut memenuhi hak hak korban longsor,sesuai UU nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.”ungkapnya Yudha Puja Turnawan (Ketua DPC PDI-Perjuangan Garut),Kamis (4/3/2021).
Dikatakan Yudha,” Saya akan tetap mengawalnya,jangan sampai nantinya korban longsor ini terbengkalai,disini harus mencari solusi sampai benar-benar korban longsor kembali ke keadaan seperti semula.
“Tetap berdoa,dan semoga senantiasa kita semua ada dalam lindungan Alloh**Wawan S

Garut.koran-samudra.com – Batalnya pemberian keterangan dari Ketua DPRD Garut, Hj Dra Euis Ida Wartiah M Si, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut beberapa hari yang lalu, terkait permintaan keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi anggaran BOP, Pokir dan Reses periode 2014 – 2019. Ketua DPRD Garut mengatakan dirinya telah memenuhi panggilan, hanya memang datang terlambat karena melayat dulu kerabat yang meninggal dunia.

“Saya sendiri memenuhi panggilan kemarin, hanya memang datang ke Kejaksaan Negeri Garut terlambat karena melayat dulu kerabat yang meninggal dunia. Undangan pemanggilan pukul 10.00, saya hadir pukul 11. 00 WIB,” ujar Euis, Jum’at (05/03/2021).

Euis mengaku, datang ke Kejari menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan tersebut langsung kepada penyidik, dan akhirnya pada hari itu ia batal dimintai keterangan dan Kejari melalui penyidik akan mengagendakan undangan pemanggilan ulang.

“Sebagai warga negara Indonesia yang berazaskan hukum, tentunya saya akan patuh terhadap aturan. Artinya tidak ada istilah saya harus mangkir atau kabur. Sebagai warga negara yang baik, saya patuh terhadap hukum,” tandas Euis.

Lanjut disampaikan Ketua DPRD, menjawab pemberitaan media, ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi anggaran BOP, Pokir dan Reses periode 2014-2019, ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Garut pada saat itu. Tentunya, sambung Euis, akan memberikan keterangan sesuai kapasitas dan kewenangan anggota DPRD.

“Kami para anggota dewan bekerja berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki kekuatan hukum,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan Euis Ida, bahwa seluruh pendanaan kegiatan DPRD diputuskan atas dasar pembahasan eksekutif dan legislatif. Anggarannya, imbuh dia, dikelola sepenuhnya oleh sekretariat DPRD dan pembahasannya melahirkan keputusan secara proporsional dan transfaran.

“Anggota DPRD tidak mengelola anggaran, melainkan penguatan usulan kegiatan yang diusulkan konstituen selaras dengan mekanisme Musrenbang. Maka tidak ada istilah dana pokir, anggota Dewan hanya memperkuat usulan. Diakomodir atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Bupati melalui SKPD. Kalaupun diakomodir, dilaksanakan dengan mekanisme yang ada di eksekutif,” beber Euis.

Ditambahkan Euis Ida, mengenai BOP ranahnya ada dipimpinan DPRD, karena anggaran itu diperuntukkan para unsur pimpinan DPRD.

“Sementara saat itu di periode 2014-2019 saya bukan pimpinan. Saya Anggota,” pungkasnya. **Wahyu

GARUT, Tarogong Kidul– Dalam rangka mengevaluasi kinerja Sekmat (Sekretaris Camat) di Kabupaten Garut, Bupati Garut Rudy Gunawan menggelar apel terbatas yang dihadiri oleh para Sekmat di Kabupaten Garut yang dilaksanakan di Lapangan Sektretariat Daerah (Setda), Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul,Kabupaten Garut, Kamis (04/03/2021)

Dalam apel ini, Bupati Garut mengumumkan pelantikan pejabat tinggi pratama dan beberapa jabatan salah satunya pejabat tinggi pratama yang kosong dan akan dilakukan lelang pada dua minggu kedepan. “Mungkin hari senin kita ada pelantikan pejabat tinggi pratama 4 orang, ada lelang juga dua minggu depan. Kalau disetujui saya akan umumkan nanti Senin siapa yang dilelang, meminta persetujuan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dulu,” ucap Bupati Garut.

Bupati Garut juga menuturkan ada jumlah sekitar 14 jabatan yang kosong karena ada pejabat yang pensiun sampai pada tahun 2023. “Tahun ini ada 4 yang kosong berarti memungkinkan 4 yang kosong. Tahun depan itu ada 5 yang kosong kepala dinas, Tahun 2023 ada 5 juga, jadi 14 yang pensiun,” ujar Rudy Gunawan.

Untuk jabatan camat sendiri, lanjut Rudy, saat ini tidak ada jabatan yang kosong namun akan ada pergeseran sehingga tahun ini terdapat 5 jabatan camat yang kosong. “Sekarang camat yang kosong gak ada, mungkin ada 3 camat yang kosong kita akan geser. Di bulan ini ada 3 camat yang kosong tambah 2 pensiun (jadi) 5. Rancangan dari TPK (Tim Pengelola Kegiatan) itu kurang lebih 3 jadi 5 yang kosong tahun ini,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Garut juga memberitahukan terkait pergeseran dimana terdapat jabatan kosong sekmat dari 3 kecamatan di Kabupaten Garut. “Nah mungkin minggu depannya lagi ada pergeseran-pergeseran, sekmat yang kosong Bungbulang, Tarogong Kaler, Wanaraja,” terangnya.

Pada kesempatan ini juga, Bupati Garut menuturkan, dari 42 sekmat yang diajukan oleh TPK hanya ada satu orang yang disetujui untuk diangkat sebagai seorang camat di Kabupaten Garut. “Nah sekarang pun saya para sekmat, saya kemarin ada 84 yang diajukan kepada TPK saya hanya menyetujui satu orang sekmat untuk diangkat sebagai camat,” ucap Bupati.**Wahyu

GARUT,koran-samudra.com – Diskominfo (Dinas Komunikasi Dan Informatika) Kabupaten Garut melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 80 pegawainya, di Kantor Diskominfo, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (04/03/2021). Vaksinasi dosis pertama ini dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Cipanas.

Kepala Diskominfo Garut, Muksin, mengatakan ada 80 orang yang terdaftar untuk diberikan vaksinasi dan berharap semuanya lolos tahap skrining. “Untuk Diskominfo ini 80 orang, kita berharap semuanya lolos skrinning untuk bisa mendapatkan vaksin,” ucap Muksin.

Ia mengatakan karena vaksinasi hal baru untuk dirinya, ia awalnya merasa takut. “Alhamdulillah, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, malah tadi ketika pas divaksin itu kan dikira belum, eh taunya sudah, yah asal kita konsentrasi aja gitu. Pertamanya mungkin ada (rasa takut), saya kira itu hal yang wajar karena baru kan (diberikan vaksinasi Covid-19),” ungkap Muksin.

Muksin berharap, vaksinasi ini menjadi salah satu upaya agar bisa terhindar dari Virus Corona. “Jadi harapannya mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kita istilahnya terhindar dari virus corona, dan virus corona ini segera lenyap dari muka bumi,” tuturnya.

Pemberian vaksinasi ini dikatakan berhasil karena terbentuknya herd imunity. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Agus Dinar, saat diwawancarai di sela-sela vaksinasi di Diskominfo Garut. “Dan alhamdulillah hari ini saya kira semuanya di Diskominfo bisa diberikan vaksinasi, mudah-mudahan vaksinasi yang diberikan ini menjadi ladang ihktiar kita untuk segera mengakhiri pandemi. Saya kira begitu ya, dengan cara memberikan kekebalan, dan ini tadi mohon respon dari semuanya, bantuan dari semuanya bahwa vaksinasi ini berhasil dengan terbentuknya herd imunity, setidak-tidaknya adalah 70 persen dari komunitas populasi yang diberikan vaksinasi,” papar Agus.

Muhammad Ihsan Muslim (41) sebagai salah satu peserta vaksinasi, mengatakan dirinya tidak merasa sakit saat disuntik, tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. “Alhamdulillah lega juga, ternyata enggak seperti yang dibayangkan santai aja gitu, nggak (ngerasa) sakit, cuman gak tau yah efeknya ada lapar. Awalnya takut, takut karena terlalu banyak melihat, membaca informasi seperti apa, dan belum tentu kebenarannya. Positif thinking aja, terus PD (percaya diri) aja, soalnya ini untuk kebaikan kita sendiri jadi untuk membentuk daya tahan tubuh kita,” pungkas Ihsan.**wahyu/wawan S

GARUT.koran-samudra.com- Bupati Garut Rudy Gunawan memimpin Apel Terbatas di lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Rabu (3/3/2021), dihadiri Camat Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan Camat Karangpawita beserta para lurah dan para kepa seksi, sekretaris lurah di empat kecamatan tersebut. Turut pula hadir Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bambang Hafidz, Kepala BKD, Didit Fajar Putradi serta Kabid Mutasi BKD, Evi Abdullah Balfaqih.

Dalam Apel tersebut Rudy Gunawan mengungkapkan, bahwa ia sengaja mengumpulkan 4 kecamatan yang membawahi kelurahan yang ada di Kabupaten Garut, seraya menyampaikan data dari Kemendes PDT dan Transmigrasi bahwa sudah ada 12 desa mandiri, 200 desa maju, dan 27 desa tertinggal. “Saya sangat terkejut ketika kami mendapatkan data dari Kemendes dan data yang berdasarkan hasil penilaian terhadap kelurahan bahwa di Garut ini hanya ada 12 desa mandiri sangat sedikit sekali, di bawah desa mandiri, ada namanya desa maju itu hampir mencapai 200, dan ada yang namanya desa berkembang dan di Garut masih ada kurang lebih 27 Desa tertinggal,” ucap Rudy.

Namun, sebut Rudy, hal tersebut tidak terjadi pada kelurahan di Kabupaten Garut karena berdasarkan data dari Kemendes PDT dan Transmigrasi sampai saat ini belum ada kelurahan yang berkualifikasi mandiri dan maju. Oleh karenanya, ia berpesan kepada para camat yang hadir agar memperjuangkan kelurahannya secara agresif terjadi perubahan. “Ternyata kelurahan di Garut tidak ada yang berstatus kelurahan mandiri, tidak ada yang berstatus kelurahan berkualifikasi maju, saya sangat prihatin dengan keadaan ini, karena indeks untuk desa membangun sekarang dengan indeks kelurahan membangun saya kira sama, karena sekarang ada anggaran kelurahan. Tentu saya mohon perhatian para camat untuk lebih agresif untuk memperjuangkan kelurahannya,” tegasnya.

Rudy juga mengakui, bahwa memimpin desa itu lebih sulit sehingga belum tentu seorang kepala kelurahan mampu menjadi kepala desa, tetapi desa sudah ada yang berkualifikasi maju dan mandiri sedangkan kelurahan belum. “Karena keadaan itulah, saudara-saudara sekalian bahwa tidak ada kelurahan yang maju di Kabupaten Garut, sedangkan desa sudah ada kelurahan (desa) yang maju, yang mandiri meskipun sedikit. Saudara para lurah belum tentu mampu menjadi kepala desa, tapi kalau Kepala Desa pasti mampu menjadi kepala kelurahan,“ jelasnya.

Rudy berpesan kepada jajarannya untuk menerapkan merit sistem, sebuah sistem yang berkaitan dengan proses seleksi promosi kerja yang berdasarkan kompetensi dan kinerja yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rudy juga menjelaskan bahwa sekarang untuk Jabatan Tinggi Pratama bisa dimutasi dalam 1 tahun yang sebelumnya 2 Tahun, tapi ia akan mencoba menerapkan kebijakan 6 bulan setelah di lakukan evaluasi kinerja. Ia juga berpesan jika ada camat yang tidak melakukan evaluasi, camat tersebut akan diganti. “Sekarang ini sudah ada aturan komisi ASN untuk Jabatan Tinggi Pratama yang tadinya bisa dimutasi setelah 2 tahun sekarang 1 tahun bisa di mutasi, kalau yang untuk ini kita coba 6 bulan lah, setengahnya. Setelah melalui evaluasi harus fair juga, kalau Pak Camatnya tidak melalukan evaluasi ya camatnya aja diganti,” tegasnya.

Di bagian akhir, Rudy menyampaikan bahwa akan dibentuk tim evaluator untuk mengawasi manajemen di tingkat kelurahan sebagai bentuk dari tindak lanjut data dari Kemendes PDT dan Transmigrasi. Nantinya, lanjut Rudy, didalam tim evaluator tadi akan ada tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. “Termasuk kita masukan timnya dari Bappeda, tim dari inspektorat, yah satu dua minggu (atau) tiga minggulah,” lanjut Rudy.

Ia juga berharap para camat untuk mendampingi tim evaluator yang akan datang ke wilayahnya, serta ia juga berharap agar kinerja kelurahan tidak kalah dengan desa.**Wahyu/Wawan S

GARUT,koran-samudra.com – Dalam upaya penguatan penegakkan pemberantasan narkoba di Kabupaten Garut, Bupati Garut Rudy Gunawan membuka Kegiatan Rapat Kerja P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Pemerintah Kabupaten Garut Bersama Forkopimda dengan tema “Implementasi Peraturan Bersama, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi” di Ruang Meeting Room, Hotel Harmoni Garut, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (3/3/2021).

Pembentukan tim P4GN ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan beranggotakan unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Polisi Republik Indonesia), dan dinas teknis terkait. “Tegas lagi bapak presiden menginstruksikan kepada semua lembaga paling bawah bupati dan walikota membentuk tim terpadu isinya itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika. Saya adalah ketuanya, anggotanya adalah forkopimda lengkap, anggotanya adalah TNI, Polri dan Dinas teknis terkait,” ucap Bupati Garut.

Bupati Garut juga menuturkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Polres Garut untuk menyediakan alat testing narkotika dari anggaran BTT (Belanja Tak Terduga). “Saya kemarin sudah bekerja sama dengan Polres Garut kita akan menyediakan alat testing pak dari BTT untuk 3000, kami simpan di Dinkes. Kami akan mengeluarkan dari BTT 300 juta harganya,” tuturnya.

Maka dari itu, lanjut Rudy, dalam rangka penguatan pencegahan narkotika di Kabupaten Garut, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri telah memilik strategi untuk melakukan testing kepada anak SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) di Kabupaten Garut. “Jadi, intinya sekarang ini adalah rapat untuk penguatan di dalam pencegahan tentu kita akan melakukan testing yang dilakukan secara mendadak. Inilah strategi yang dilakukan oleh BNN dan Polri. Kami pemerintah daerah menyiapkan 3000 kit karena kami juga itu sasarannya SLTA nanti kita kerjasama dengan Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Pendidikan SLTA,” ucapnya.

Sementara, Kepala BNN Garut, Irzan Haryono mengatakan Kabupaten Garut menginginkan adanya fasilitas rehabilitasi sendiri. “Saya mengajak semua di sini BNN, supaya nanti kalau bisa pak Bupati, pak Wakil kita punya fasilitas rehabilitasi sendiri pak di Garut ini yang mungkin tidak seperti di Lido pak. Tetapi kemampuannya bisa seperti di Lido,” ucapnya.** wawan s

Subang,Koransamudra.com – Paska jebolnya tanggul kali cipunagara pamanukan mengakibatkan ratusan rumah di wilayah pamanukan terendam banjir , rabu (3/3/21)

Bulan lalu curah hujan di berbagai wilayah cukup tinggi sehingga mengakibatkan ratusan rumah di wilayah pantura terendam air setinggi 2 hingga 3 meter, seperti yang terjadi di wilayah pantura pamanukan bulan lalu curah hujan cukup tinggi ditambah jebolnya kali cipunagara di 12 titik sehingga air meluap ke mana-mana

Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Provinsi Jawa Barat Bid – BOP – dua , Dadang Saepudin yang didampingi Dede Nugraha kepada Koransamudra menerangkan, Kami meninjau langsung ke lokasi tanggul kali cipunagara yang jebol, yakni Bojong Curug dan Desa Mulyasari Pamanukan , paska banjir bulan lalu ada 12 titik tanggul kali cipunaga jebol yang diakibatkan curah hujan sangat tinggi sehingga tanggul cipunagara oper kapasitas, kami dari pihak BBWS akan segera memperbaiki 12 titik tanggul yang jebol tersebut,” ujar dede

Ditempat yang sama pemerintah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan masyarakat menyambut baik dengan adanya informasi kali cipunagara yang jebol akan segera diperbaiki , kabar ini tentunya sangat menggembirakan masyarakat se-Kecamatan Pamanukan, mudah – mudahan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang dapat merealisasikan perbaikan tanggul cipunagara pada tahun ini, ” pungkasnya

Ketua LSM GeRaM Kabupaten Subang , Agus Saat diminta pendapat oleh Media Online Koransamudra menjelaskan, Masyarakat Pantura Pamanukan dapat angin segar perbaikan tanggul kali cipunagara akan segera diperbaiki oleh BBWS Citarum Provinsi Jawa Barat, seperti kita ketahui bersama awal tahun 2021 sekarang ini wilayah Pantura Pamanukan terkena banjir, memang tahun 2014 lalu Pamanukan pernah mengalami hal yang sama, tapi tidak separah tahun 2021, imbas dari 12 titik tanggul cipunagara yang jebol mengakibatkan ratusan rumah di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Pamanukan dan Pusakanagara terendam banjir, kami mohon kepada pihak BBWS Provinsi Jawa Barat agar segera merealisasikan perbaikan tanggul yanjg jebol tahun ini, kasihan masyarakat pantura rumahnya hancur akibat terendam air terlalu lama,” tegas agus.. ***Heri***