Blog

GARUT,koran-samudra.com – Sebanyak 1.220 tenaga honorer di Kabupaten Garut menerima SK (Surat Keputusan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lapangan Setda, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (2/3/2021). Kegiatan ini turut disaksikan di 10 titik lokasi melalui aplikasi telekonferensi.

Penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan kepada 6 orang penerima SK PPPK berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 249-2/99 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Tahun 2019 Secara Elektronik.

Dalam sambutannya, Bupati Garut mengucapkan terimakasih atas dedikasi para tenaga honorer yang sebelumnya telah membaktikan diri meskipun tanpa upah dan status. “Tentunya saya ucapkan selamat kepada 1.220, saya tegaskan sekali lagi tidak ada angka 1 tidak ada angka 100, tidak ada 700. Saya memutuskan semuanya harus ikut dalam kesempatan ini secara bersama-sama. 1.220 orang karena semuanya telah membaktikan diri dengan luar biasa,” ucap Bupati Garut.

Menurut Rudy, penyerahan SK PPPK ini juga merupakan realisasi dari program sejuta guru. Ia juga mengatakan kemungkinan adanya penyerahan SK PPPK di tahun berikutnya. “Tahun ini kan yang sejuta guru, di Garut yang ada di dapodik (data pokok pendidikan) sekitar 8 ribu guru dan tentu kita akan lihat harus ada tes lagi, kita ikuti aja prosedurnya,” kata Rudy saat diwawancarai oleh wartawan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, dalam laporannya mengatakan, untuk keseluruhan terdapat 1.226 pegawai namun ada satu orang mengundurkan diri dan 5 orang masih dalam proses verifikasi dan validasi. “Dari jumlah 1.226 orang, yang mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sebanyak 1.221 orang, namun ada 1 (satu) orang mengundurkan diri, 5 (lima) orang masih proses verifikasi dan validasi Kantor Regional III BKN Bandung,” ucap Didit.

Pada kesempatan ini, Didit mengungkapkan rincian PPPK yang menerima SK dari Bupati Garut adalah tenaga guru sebanyak 1.005 orang, tenaga kesehatan sebanyak 108 orang, dan penyuluh pertanian sebanyak 107 orang. “Dari jumlah 1.220 tersebut diatas, alhamdulillah hari ini dapat diserahkan petikan keputusan bupati pengangkatannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Garut,” terangnya.

Salah satu penerima SK PPPK secara simbolis, Irman Malendra sebagai Penyuluh Pertanian mengucapkan rasa syukur serta rasa bahagia atas pengangkatannya sebagai PPPK yang sudah lama ia nantikan. “Puji syukur mungkin penantian lama rekan-rekan yang sudah 14 sampai 17 tahun, hari ini mendapat kepastian status kepegawaiannya menjadi Aparatur Sipil Negara, artinya rekan-rekan pada hari ini mungkin sangat-sangat berbahagia sekali,” ucap Irman.

Ia berharap dengan pengangkatan PPPK angkatan pertama ini bisa menjadi pelopor dan mempunyai integritas dan profesionalitas yang baik sehingga menjadi contoh untuk PPPK berikutnya. “Mungkin karena PPPK ini masih barang baru yah artinya orang berbicara ASN itu adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi tadi Pak Bupati menyebutkan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK, artinya hak dan kewajibannya sama, mudah-mudahan kami dari PPPK angkatan pertama ini menjadi pelopor, punya integritas dan profesionalisme yang baik, yang menjadi contoh untuk PPPK-PPPK berikutnya,” pungkasnya.**Wawan S

SUBANG, Koransamudra.com – Subang saat ini sedang giat membangun diantaranya . Kantor SUB – SEKSI lll , Btt , 26,a – 42,a Saluran Tarum Timur Cikaum yang saat ini pembangunanya sedang berjalan tidak memasang papan keterangan proyek atau lazim disebut proyek siluman , sehingga masyarakat dan beberpa ormas tidak mengerti ini proyek apa , berapa anggaranya , selasa (2/3/21)

Pengamat Sub – Seksi lll , Ook Saat dikonfirmasi dilokasi pekerjaan dirinya tidak tahu menahu berapa jumlah anggarannya, tugas kami hanya mengontrol pelaksanaan proyek renovasi kantor Sub – Seksi lll ,” terang Ook kepada awak media

Ditempat yang sama H. Karsim yang akrab disapa Aki Karsim selaku pelaksana pekerjaan ketika dikonfirmasi terkait proyek pembangunan renovasi kantor SUB – SEKSI lll saluran tarum timur cikaum menerangkan , Pemborongnya tidak ada , kami hanya pelaksana pekerjaan saja , kalau urusan berapa jumlah anggarannya kami tidak tahu persis , kami hanya melaksanakan pekerjaan saja , ditanya kenapa tidak memasang papan proyek , dirinya diam seribu bahasa , sehingga timbul dugaan dari berbagai pihak , salah satu dugaan masyarakat bahwa proyek tersebut adalah proyek tunjuk langsung (Juksung) yang memungkinkan terjadinya Praktek Kolusi ditubuh intansi terkait , mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No , 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa , Proyek tanpa papan nama tidak dibenarkan ,

Ketua LSM GeRaM Subang , Agus saat diminta pendapat oleh Media Online Koransamudra tentang pembangunan renovasi Sub – Seksi lll. Saluran Tarum Timur Cikaum menerangkan ” Apapun proyek nya tetap diwajibkan memasang papan proyek , papan proyek termasuk sudah dianggarkan didalamnya , apalagi menggunakan uang negara harus transparan sehingga masyarakat dan ormas pun tidak menduga – duga , kalau kita mengkroscek ke lapangan apanya yang mau dikontrol papan proyeknya saja tidak ada , kami akan melaporkan pekerjaan renovasi kantor Sub – Seksi lll Tarum Timur Cikaum kepada pihak yang berwenang dan dinas terkait , agar pihak pemborong dipanggil untuk dimintai keterangan , Proyek darimana dan anggarannya berapa , ini yang tidak jelas ,” ujar agus kepada awak media *** (Herdi)

Garut,koran-samudra.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 0611/Garut kembali menggelar giat vaksinasi Covid-19 serentak di Gedung Aula Graha Bhakti Makodim 0611/Garut giat tersebut dipimpin langsung Komandan Kodim 0611/Garut letkol Czi Dr. Deni iskandar, S.T.,M.Han.,M.D.M.,CAN. yang di ikuti anggota babinsa, para Danramil dan anggota Kodim 0611/Garut Selasa, (02/03/2021).

Dandim 0611/ Garut melalui Kapokkes 03.10.11 dim 0611/Grt. Peltu Rahmat Sopandi mengatakan, bahwa penyuntikan Vaksin Covid-19 ini sebagai bukti kepada masyarakat bahwa Vaksin Sinovac benar-benar aman dan tidak memberikan efek samping kepada kesehatan tubuh.

“Saya sendiri sudah membuktikan langsung. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa setelah disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac, bahkan saya merasa lebih baik. Karenanya, disini saya kembali menghimbau kepada semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Garut agar tidak perlu khawatir lagi tentang keamanan dan efektivitas Vaksin Covid-19 Sinovac ini,” ungkapnya.

Lanjut Peltu Rahmat menambahkan,
Vaksin Covid-19 Sinovac ini sebelumnya telah lulus uji klinis dan BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) serta MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga sudah mengeluarkan rekomendasi aman dan halal terhadap Vaksin Covid-19 Sinovac ini. sehingga efektivitas tidak perlu lagi diragukan.

“Disela pelaksanaan suntik Vaksin Covid-19 tahap I ini, saya pun berpesan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Garut untuk ikut berpartisipasi mensukseskan vaksinisasi ini guna memutus mata rantai sebaran covid 19 dan saya pun
menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan 5M disiplin Protokol Kesehatan diantaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi,” ungkap Peltu Rahmat.**Wahyu

SUBANG , Koransamudra – Panitia PTSL didua desa cukup baik , yakni desa mekarsari dan desa gandasari kecamatan cikaum kabupaten subang , selasa (2/3/21)

Ketua Panitia PTSL Desa Mekarsari , Nata ketika dikonfirmasi terkait program sertifikat gratis menerangkan . Alhamdulillah semenjak pihak BPN subang sosialisasi di desa mekarsari sebulan yang lalu tentang program PTSL , kami dan tim besok harinya langsung bergerak ke lapangan untuk melaksanakan pengecekan tanah dan sekaligus pengukuran tanah darat , dilakukanya pengukuran lahan tiada lain untuk memastikan apakah tanah tersebut sudah bersertifikat apa belum , sejujurnya kami panitia PTSL desa mekarsari yang didampingi oleh pihak pendamping dari BPN subang untuk melakukan pengukuran tanah darat diwilayah desa kami sudah hampir selesai ,” ujar nata

Untuk pendaptaran pembuatan sertifikat , lanjut nata , Mengacu kepada Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri . masyarakat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 150 ribu per – bidang dan uang hasil pendaptaran tersebut digunakan untuk biaya makan minum sehari – hari dan pembelian materai sebanyak tiga buah untuk satu warkah . Walaupun cape kami dan tim pendamping selalu kompak bekerja dilapangan , mudah – mudahan akhir bulan maret sudah beres semua ,” pungkasnya

Panitia PTSL desa gandasari , Tono saat dipinta keterangan tentang program PTSL menjelaskan . Pada dasarnya antara desa mekarsari dan gandasari yang berkaitan dengan Pogram PTSL sama , jadi apa yang dituturkan oleh panitia PTSL desa mekarsari tidak jauh beda dengan apa yang kami lakukan , mugkin teknis saja yang berbeda , seperti pengurus RT dan RW serta Kepala Wilayah s|muanya dilibatkan untuk membantu panitia dan tim pendamping dari BPN subang , pasalnya kalau kita tidak melibatkan RT setempat untuk pengukuran sebidang tanah pasti kerepotan , tentu dengan dilibatkanya RT ini akan mempermudah pengiukuran tanah , karena RT setempat pasti tahu batas – batas tanah warga , untuk pendaptaran PTSL per – bidang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 150 ribu per – bidang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri .” Kata tono

Ditempat terpisah Ketua Forum Masyarakat Cikaum ( PORMAC ) , Tito Utoyo ketika dipinta keterangan terkait pelayanan PTSL didua desa yakni desa mekarsari dan desa gandasari menjelaskan , kami mengapresiasi panitia PTSL didua desa tersebut tentang pelayanan terhadap masyarakat , justru dengan adanya program sertifikat gratis masyarakat didua desa tersebut merasa senang , pasalnya kalau dulu warga mau bikin sertifikat harus mengurus ke kantor BPN di subang , tapi dengan adanya program PTSL tersebut warga merasa terbantu dan pengurusanya cukup datang saja ke kantor desa masing – masing sambil membawa bukti surat kepemilikan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP serta Surat Tanda Lunas Pajak atau SPPT tidak hanya itu saja , untuk pendaptaran warga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 150 ribu per – bidang , secara pribadi kami menilai kinerja pemerintahan didua desa tersebut sangat baik dan transfaran sehingga masyarakat merasa senang , ” kata tito ***Moris/Herdi***

GARUT,Koransamudra.com – Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui Surat Keputusan Bupati Garut No. 821.23/Kep.199 – BKD/2021, tanggal 1 Maret 2021 melantik Tatang Suryana yang dipromosikan sebagai Camat Pameungpeuk menggantikan Jeje J. Abidin yang dirotasi menjadi Camat Sukawening setelah ditinggalkan Haerudin yang mamasuki purna bakti. Selain itu melalui Keputusan Bupati Garut No. 821.23/Kep. 200 – BKD/2021, bupati juga melantik 3 Jabatan Fungsional. Presesi pelantikan digela bersamaan dengan pelaksanaan apel gabungan di Lapangan Setda, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (1/3/2021).

“Hari ini kita melantik camat dan melantik dari fungsional karena inpassing ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan 1 di BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) hari ini sangat sedikit karena saya selaku Pembina Kepegawaian Daerah ingin melihat mutasi ini secara utuh,” tutur Rudy.

Rudy Gunawan juga menegaskan pegawai yang dilantik adalah mereka yang mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. “Prinsip dasar dari Pembina Kepegawaian Daerah memberikan persetujuan kepada Nota Dinas Sekda selaku pejabat yang berwenang adalah kepada mereka yang dianggap orang yang mampu bekerja dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab,” ujar Rudy.

Dalam kesempatan ini juga Bupati menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan rotasi mutasi dalam satu tahun kedepan karena tahun ini ada 2 jabatan yang kosong dan 3 jabatan yang kosong pada awal tahun depan. “Tentu saya sekali lagi hari ini pun akan diselenggarakan uji kompetensi, sekarang kita akan melakukan rotasi mutasi dalam 1 tahun kedepan bagi Pejabat Tinggi Pratama dikarenakan ada 2 jabatan yang kosong tahun ini ada dua yang pensiun awal tahun depan ada tiga yang pensiun,” ujarnya.

Bupati Garut berharap agar para pejabat yang telah dilantik bisa memiliki kinerja yang lebih baik lagi. “Tentu saya berharap kinerja kita kedepan lebih baik kita saling mengingatkan _watawa saubil haq watawa saubil sabr_ terutama dengan godaan-godaan yang kepada siapapun godaan itu akan ada terutama godaan materi dan godaan-godaan lainnya,”
pungkasnya.** Wahyu/Wawan S

GARUT,koran-samudra.com – Pemerintah Kabupaten Garut secara marathon melakukan vaksinasi covid-19 di wilayahnya. Setelah para nakes (tenaga kesehatan) dan bidang pendidikan kesehatan, secara resmi me- _launching_ vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik di Aula Sekretariat Darah (Setda) Kabupaten Garut, di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,Senin (1/3/2021)

Dalam kesempatan ini juga Bupati Garut, Rudy Gunawan, melakukan vaksinasi dosis kedua, dimana sebelumnya ia melakukan vaksinasi dosis pertama di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut, Sabtu (13/02/2021).

“Hari ini 1 Maret 2021 saya vaksin yang kedua, setelah dua minggu saya vaksin yang kedua, kita sekarang sudah melaunching hari ini adalah launching untuk pelaksanaan vaksin bagi pelayan publik, TNI Polri, di sana ada pedagang-pedagang pasar, ada Lansia juga, ada juga untuk para wartawan, dan lain sebagainya,” ujar Rudy saat melakukan vaksinasi dosis kedua di Aula Setda.

Rudy mengatakan, Dinkes Garut untuk tahap kedua ini telah menerima 36.000 dosis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi kepada kurang lebih 17.000 orang. “Insya Allah Dinkes hari ini menerima 36.000 vaksin untuk 2 putaran, kurang lebih kita akan memvaksin 17.000 orang, di putaran yang kedua ini semoga bisa memberikan dampak positif terhadap penyebaran Covid-19 dan saya nyatakan divaksin itu akan mengamankan diri juga mengamankan negeri,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Garut, dr. Leli Yuliani, menyampaikan bahwa pihaknya optimis menatap vaksinasi tahap kedua ini. “InsyaAllah kita optimis dengan dukungan semua pihak, dengan tentu juga media harap kami mendukung ya dengan informasi-informasi positif tentang vaksinasi ini,” ucap dr. Leli saat diwawancarai oleh para wartawan di lokasi vaksinasi tahap kedua.

Guna menghindari kerumunan yang terjadi saat vaksinasi pada tahap kedua ini, lanjut dr. Leli, pihaknya telah mengatur jadwal untuk vaksinasi di instansi atau sektor yang akan melaksanakan vaksinasi. “(untuk menghindari kerumunan) kita atur jadwalnya supaya tidak numpuk.” pungkasnya.** Wahyu/Wawan S

GARUT,koran-samudra.com – Bupati Garut, Rudy Gunawan membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (1/3/2021).

Bupati Garut dalam sambutannya mengatakan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah ini merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan harus memiliki pedoman yang jelas. “Ini adalah pedoman dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan yang sangat penting. Kita tidak mungkin melaksanakan pemerintahan ini tanpa anggaran, anggaran ini adalah penting karena ini yang akan menyelamatkan kita, karena kita mengelola uang 5,3 triliun rupiah pedomannya harus jelas secara teknis,” ucap Bupati Garut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 saat ini memiliki pedoman teknis yang terdapat dalam Permendagri 77 Tahun 2020. Bupati menuturkan, penyusunan anggaran daerah dilakukan oleh Bupati dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). “Kita – pemerintah daerah dengan DPRD sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBD tidak bisa disusun oleh eksekutif tetapi APBD disusun bersama-sama oleh Bupati dan DPRD,” ujar Bupati.

Dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah, lanjut Rudy Gunawan, memiliki format tertentu dan formulir yang disediakan sebagai acuan untuk mengelola keuangan daerah. “Oleh karena itu, kita semua harus mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang tentu ini sudah secara limitatif diberikan dengan formatnya dengan segala macamnya dan tentu formular-formulir pun sudah disediakan dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,” kata Rudy.

Rudy berharap, para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah yang terdapat dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan siklus yang ditentukan. “Dan tentu saya berharap, kepala SKPD melakukan langkah-langkah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan itu adalah siklus dari pengelolaan keuangan daerah,” ucap Rudy Gunawan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Teti Sarifeni, mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan ditetapkan paling lama pada tahun 2022. “Perlu dimaklumi bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan simultan yang tidak terpisahkan dengan rangkaian tindak lanjut penyusunan berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang menurut pasal 3 Permendagri No. 77 Tahun 2020 telah digariskan bahwa paling lama tahun 2022 harus sudah ditetapkan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menuturkan tujuan dari adanya kegiatan sosialiasi ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah. “Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang perturan dilingkup pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.**Wahyu