KORAN SAMUDRA

Blog

  • Bupati Garut Hadiri Musrenbang Tahun 2022, Kec Sucinaraja Miliki Masjid Besar dan Gedung Kantor Baru.

    Bupati Garut Hadiri Musrenbang Tahun 2022, Kec Sucinaraja Miliki Masjid Besar dan Gedung Kantor Baru.

    GARUT,koran-samudra.com– Bupati Garut, Rudy Gunawan, menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sucinaraja yang digelar di Aula Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut, Selasa (9/2/2021).

    Bupati Garut Hadiri Musrenbang Tahun 2022, Kec Sucinaraja Miliki Masjid Besar dan Gedung Kantor Baru.

    Dalam sambutannya Rudy menyampaikan, di tahun 2022 nanti akan ada beberapa pembangunan di Kecamatan Sucinaraja termasuk pembangunan kantor kecamatan.
    “2022 ini sudah dipetakan dan sudah dipastikan ada anggaran khusus untuk Sucinaraja, satu adalah pembangunan kantor kecamatan dan pembebasan lahan untuk masjid agung dan alun-alun satu paket sekitar 7 miliar rupiah,” ujar Rudy dalam sambutannya.
    Selain pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan, lanjut Rudy, pihaknya juga akan melakukan pembebasan lahan di tahun 2022 nanti.
    “2022 itu bangunan baru (Kecamatan Sucinaraja) kalau itu (masjid agung dan alun) pembebesan lahan dulu, ditambah ini (Kecamatan Sucinaraja) jadi pusat pariwisata, bebasin tanah milik Pemda, pake tanda dan tulisan tanah ini milik pemda, biarin dipake sama siapa tapi itu menjadi kebanggan kita,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini juga, Rudy membahas terkait Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menjadi salah satu masalah yang tidak habis-habisnya. “Saya juga memang ini menjadi masalah, saya itu tidak habis pikir dengan rumah tidak layak huni, padahal saya itu tiap tahun itu 2000 (memperbaiki rulitahu), ternilai cepat tapi masih banyak (rutilahu),” ucapnya.
    Ia berharap permasalah Rutilahu masuk dalam pembahasan Musrenbang di Kecamatan Sucinaraja ini. “Nah saya berharap ini rumah tidak layak huni menjadi bagian karena ini adalah menyangkut peri kemanusiaan, nah itu menjadi perhatian,” tuturnya.

    Disisi lain Camat Sucinaraja, Iwan Trisnadiwan dalam sambutannya menjelaskan bahwa ia memiliki keinginan ditahun 2022 kantor Kecamatan Sucinaraja benar-benar bisa terealisasikan. “Pembangunan Kantor (kecamatan) Sucinaraja, mungkin bapak sudah lihat bahwa bangunan yang ada di kami ini hareurin lah (sempit) perlu adanya (rekontruksi) ingin seperti kecamatan-kecamatan lain mudah-mudahan di tahun 2022 saya pensiun bangunan tos ngajenggreng (sudah terbangun),” ucapnya.

    Sementara itu, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menginginkan ada sesi khusus untuk memastikan prioritas apa saja yang masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daearah) Kabupaten Garut. “Semoga kita di Musrenbang RKPD bulan maret kita ada sesi khusus memastikan apa saja yang masuk ke dalam RKPD, tentunya yang menjadi prioritas di kecamatan-kecamatan yang akan diwakili,” pungkasnya.** Wawan S

  • ACT-MRI Bersama Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Polres Bagikan Beras Wakaf di Garut Kota

    ACT-MRI Bersama Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Polres Bagikan Beras Wakaf di Garut Kota

    GARUT,koran-samudra.com-Aksi Cepat Tanggap(ACT) Dan Masarakat Relawan Indonesia(MRI) Kabupaten Garut menggandeng Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban (Pokdar Kamtibmas) Bhayangkara Polres Garut dalam pembagian Beras kepada warga Garut kota. Beras Wakaf yang dibagikan sebanyak 250 Kg untuk Warga Senin(08/02/21) di tiga Kelurahan yaitu Kota Wetan,Sukamentri dan Pakuwon.

    ACT-MRI Bersama Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Polres Bagikan Beras Wakaf di Garut Kota

    Kegiatan penyerahan dilakukan di Kantor Lurah kota wetan pada Pukul 13:30- selesai. Turut Hadir dalam acara tersebut yaitu, Ketua Pokdarkamtibmas Bhayangkara Polres Garut Igie N Rukmana S Kom, beserta jajaran pengurus Resor dan Sektor, Kepala Cabang ACT Garut, Mochamad Dani Ramdani, Lurah Kota Wetan, Galih Mawariz SE SIP M Si, Ketua Harian MRI Garut,Adi Nugraha, Program ACT Garut Acep Yahya, Humas ACT Garut Jajang Sobandi, Ketua TP PKK Kelurahan, Babinsa Kota Wetan Koramil 1111 Garut Kota Serka Dadang Somantri, Bhabinkamtibmas Kota Wetan Aiptu Misja, Pengurus Pokdarkamtibmas Sektor Garut Kota, dan relawan MRI Se Garut Kota.

    Lurah Kota Wetan, Galih Mawariz dalam sambutannya menghaturkan terima kasih kepada ACT-MRI Garut serta Pokdarkamtibmas Bhayangkara atas bantuan beras yang diberikan,karena dimasa pandemi ini banyak warga yang membutuhkan bantuan terutama beras. Dalam kesempatan yang sama galih juga mengapresiasi Relawan MRI Garut Kota yang aktif melakukan aksi kemanusiaan di wilayah Garut kota , dirinya juga siap memfasilitasi kegiatan ACT MRI di kelurahan Kota Wetan.

    Sementara itu, Kepala Cabang ACT Garut dalam acara tersebut mengatakan bahwa ACT Garut Alhamdulillah selalu hadir membantu masyarakat yang membutuhkan baik korban bencana atau yang lainnya.

    Meskipun baru 3 bulan lebih ACT berdiri di Garut, Alhamdulillah ACT Garut sudah di akui keberadaan nya oleh sebagian masyarakat di Garut. Harapannya mudah-mudahan kedepan makin banyak sahabat Dermawan yang berdonasi ke ACT Garut untuk membatu warga yang tidak mampu atau yang terkena bencana,”ungkap mochdani. **Wawan S

  • Wabup Garut Helmi Budiman Santuni Puluhan Anak Yatim di Desa Tegal Gede Kec Pakenjeng

    Wabup Garut Helmi Budiman Santuni Puluhan Anak Yatim di Desa Tegal Gede Kec Pakenjeng

    GARUT,koran-samudra.com – Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu di Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Senin (08/02/2021).

    Wabup Garut Helmi Budiman Santuni Puluhan Anak Yatim di Desa Tegal Gede Kec Pakenjeng

    dr. Helmi Budiman mengatakan anak yatim dan orang terlantar harus di pelihara oleh kita bersama. Selain itu, kepedulian kita terhadap anak yatim menjadi tanggungjawab bersama yang memberikan kebahagian bagi mereka.

    Ia menuturkan program kepedulian sosial menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. “Pemerintah daerah tidak bisa secara langsung memelihara, namun program kepedulian sosial anak yatim tetap menjadi tanggung jawab kita bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 tersebut,” ujar Wabup.

    dr. Helmi mengajak kepada masyarakat untuk peduli dengan anak yatim karena mereka membutuhkan perhatian agar bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia. “Selanjutnya, kita harus peduli dengan anak yatim untuk selalu berbagi karena mereka memerlukan perhatian untuk tumbuh sebagai generasi yang berakhlak mulia ditengah masyarakat,” pungkasnya.** Wahyu S

  • Selamat Hari Pers Nasional 2021

    Selamat Hari Pers Nasional 2021

  • Rumah Ma Yayah ; Hebat Berkat Kerjasama Yang Baik Rumah Tidak Layak Huni Di Bangun Dengan Swadaya

    Rumah Ma Yayah ; Hebat Berkat Kerjasama Yang Baik Rumah Tidak Layak Huni Di Bangun Dengan Swadaya

    GARUT,koran-samudra.com-Warga Kampung Kudang RT 04 RW 02 kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut hari ini senin (08/02/21), mengadakan syukuran atas kerjasamanya Membangun rumah layak huni milik jompo secara swadaya. Acara syukuran yang hadir kepala kelurahan lebak Agung Wawan,Danramil 1102 kapten CAJ(K) Muji Rahayu serta Jajaran nya,DPRD dapil 1 PDIP perjuangan Kab Garut Yudha Puja Turnawan serta para kader PDIP perjuangan.

    Yang Baik Rumah Tidak Layak Huni Di Bangun Dengan Swadaya

    Rumah ma Yayah terwujud atas swadaya murni berkat gotong royong serta hasil dari para donatur yang di kumpulkan untuk di bangun dari hasil kordinasi dari beberapa donatur waktu lalalu.Rumah yang dulunya yang di tempati ma yayah jompo asal Kampung Kudang yang tidak layak untul di huni karena akan ambruk dan lapuk beberapa waktu lalau.
    Ketua Rt setempat,Saepudin mengungkapkan,dikumpulkanya Rumah ini di picu dari keprihatian nya melihat rumah ma yayah yang sangat memprihatinkan sehingga bebincang dengan Serka Suhendri gimana caranya supaya rumah ma Yayah bisa di bangun karena sangat sedih dan prihatin ke adaanya,kami coba mencari solusi agar rumah jompo ini dapat kembali memiliki rumah yang layak huni,Alhasil,setelah menjaring pendanaan dari para donatur dan hamba Alloh, Alhamdulilah terwujud rumah sekitar Rp.48 juta”kata Saepudin.

    Dalam sambutan Wawan sebagai Kepala Kelurahan Lebak jaya, banyak terimakasih khususnya ke Pak Dewan Yudha dari PDIP perjuangan serta para kadernya dan tidak lupa ke Danramil 1102 Karangpawitan yang khusus buat pak Serka Suhendrik yang telah
    berjuang baik tenaga dan pikiranya.serta berembuk ke kurangan agar cara nya rumah ini terwujud menjadi layak di tempati.
    Kapten CA(K) Muji Rahayu dalam sambutanya terimaksih ke semua donatur yang maaf ga bisa ia sebutkan namanya,saya salut punya Dewan yang memang paling mudah di mintaain tolong sehingga terwujudnya bangunan rumah ini dengan berembuk kita semua.
    Yudha Puja Turnawan dalam sambutanya mengatakan melihat ke sini sambil membantu gotong royong,mungkin ini menjadi pelajaran buat temen temen kader perjuangan karna setahun setengah gerakan baksonya khususnya di Kelurahan Lebakjaya atas masukan Babinsa yaitu Pak Hendri” kata yudha

    Lanjut Yudha banyak kesamaan atau ke miripan 8 wajib dari TNI poin 1 sampai 8 semuanya tetang Rakyat,jangan menyakiti Rakyat,harus Ramah ter hadap Rakyat dan yang mebuat tersentuh kata Yudha yaitu memelopori usaha usaha mengatasi kesulitan Rakyat,terlihat semangat pratiotisme dengan di tunjukan keberhasilan pembangunan Rumah Ma Yayah.

    Yudha juga menyampaikan untuk kedepanya sudah berbicara di Musrembang insya Alloh ada dari APB untuk rumah rumah tidak layak huni agar lebih maksimal,dan tertarik dengan adanya gotong royong seperti ini,Karena jati diri bangsa kembali lagi dengan terwujudnya swadaya murni pembangunan rumah ini.tutur Yudha**Wawan S

  • Pemkab Garut Akan Berlakukan PPKM Mikro Hingga 22 Februari 2021

    Pemkab Garut Akan Berlakukan PPKM Mikro Hingga 22 Februari 2021

    GARUT,koran-samudra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga 22 Februari 2021 nanti.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Garut, saat ditemui oleh wartawan di depan Kantor Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Garut, di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (8/2). “Kita tidak diperpanjang (tapi) sekarang PSBB Mikro jadi PPKM sampai hari ini kita mikro yang dilakukan, mikro di tingkat desa, sekarang saya menerima arahan dari Menteri Kesehatan dan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri), jadi tidak lagi (PSBB Secara proporsional) sekarang ke (PPKM) Mikro,” ujar Rudy.

    Rudy mengatakan dalam seminggu kemarin kedisiplinan terkait protokol kesehatan di Kabupaten Garut mengalami peningkatan.
    “Minggu ini kita mengalami penurunan (kasus Covid-19), (dan) angka kedisiplinan ada, tapi kan evaluasinya tidak di kita sebenarnya, evaluasinya di tingkat provinsi. Kami melihat bahwa (PSBB kemarin) bermanfaatlah (untuk) disiplinnya Garut naik,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan ada simultan antara penegakkan disiplin dengan pemberian vaksin yang mendukung meningkatnya kedisiplinan di Garut.
    “Kalau sekarang ini kita ada simultan antara penegakkan disiplin dengan pemberian vaksin, jadi barusan itu briefing adalah menyangkut masalah persiapan pemberian vaksin dan PPKM,” tutur Rudy.

    Rudy menyampaikan vaksinasi untuk nakes akan ditagetkan selesai di munggu ini. “(Untuk vaksinasi) nakes kami baru 6 ribu dikasihnya, tapi kami sekarang baru 70 persen jadi minggu ini beres.” pungkasnya.** Wahyu

  • Wakil Bupati Garut Hadir Langsung Musrenbang Kecamatan Pakenjeng

    Wakil Bupati Garut Hadir Langsung Musrenbang Kecamatan Pakenjeng

    GARUT,koran-samudra.com – Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menghadiri acara pembukaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan) Kecamatan Pakenjeng dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang bertempat di Aula Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Senin (08/02/2).

    Wakil Bupati Garut Hadir Langsung Musrenbang Kecamatan Pakenjeng

    Dalam sambutannya, dr. Helmi Budiman mengutip pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa tidak ada pemulihan ekonomi tanpa adanya protokol kesehatan. “Bapak-Ibu yang saya hormati tema kita yang pertama adalah pertumbuhan, mengembalikan pertumbahan ekonomi, kata ibu Sri Mulyani tidak ada pemulihan ekonomi ketika tidak ada protokol kesehatan,” ungkap dr. Helmi.

    Helmi berpesan kepada seluruh peserta Musrenbang di Kecamatan Pakenjeng yang hadir agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran klaster baru Covid-19.

    Tak hanya itu ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang kali ini karena telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

    Kemudian ia juga mengutip kembali perkataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus membelanjakan uangnya untuk membantu pemulihan ekonomi. “Bapak gubernur pernah menyampaikan, tos ayeuna mah PNS teh ulah waka nabung, jajankeun weh heula ayeuna mah. Artinya uang yang ada, baik yang ada di bank maupun di masyarakat di rumah, ataupun yang ada di pemerintah harus segera cepat dikeluarkan untuk perputaran keuangan,” ucapnya.

    Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu tema dalam acara Musrenbang tersebut, wabup mendukung pembangunan di Kecamatan Pakenjeng dikarenakan ia mempunyai historis di sana dan merasa mempunyai tanggung jawab. “Jadi saya sangat mendukung sekali, jadi kalau tadi Bapak ibu sekalian mengusulkan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berjuang maksimal bagaimana ini bisa terwujud, saya pun punya historis yang ikut bertanggung jawab agar pembangunan tersebut bisa terlaksana,” terangnya.

    Helmi juga berpesan kepada masyarakat untuk mulai bercocok tanam karena setelah resesi ekonomi dikhawatirkan akan berdampak terhadap krisis pangan. “Selain kita membelanjakan uang adalah sok ayeuna mah kudu sagala dipelakeun (mulai sekarang harus semua ditanam). Kenapa? Karena efek selanjutnya setelah terjadi resesi ekonomi adalah yang kita khawatirkan adalah krisis pangan,” tambahnya.

    Helmi menegaskan bahwa Musrenbang Kecamatan Pakenjeng hari ini adalah merupakan forum silaturahim, forum rembuk, forum kompetisi, dan merupakan forum dimana menjadi bagian dari berkumpulnya stakeholder pembangunan Kabupaten Garut.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimcam, unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Perwakilan Desa di Kecamatan Pakenjeng, unsur masyarakat, Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Agus Ismail, dan Tatang S. Anggota DPRD dari fraksi Gerindra.** Wawan S

  • Mengenal dan Menjadi Sekolah Penggerak

    Mengenal dan Menjadi Sekolah Penggerak

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai progam baru, namanya sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak dan bagaimana cara mengaksesnya?

    Jakarta,koran-samudra.com – Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya terkait transformasi sekolah. Program ini akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1–2 tahap lebih maju.

    Mekanismenya dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia tergabung dalam program tersebut. “Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong-royong, dan berkebinekaan global,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dalam peluncuran sekolah penggerak secara daring, pada Senin (1/2/2021).

    Program Sekolah Penggerak secara umum berfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

    Ruang lingkup program itu mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta. Sedangkan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran, untuk kemudian sekolah dapat melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.

    Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Di mana Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak.

    UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi itu akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Termasuk memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.

    Tahap kedua, melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatannya meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli dari Kemendikbud.

    Ketiga, melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Yakni, merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

    Keempat, menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah, yang didasarkan pada refleksi diri satuan pendidikan. Dan kelima, digitalisasi sekolah lewat penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.

    Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun ajaran 2021/2022, program itu melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten/kota.

    Sedangkan untuk tahun ajaran 2022/2023, sebanyak 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota dilibatkan. Kemudian untuk tahun ajaran 2023/2024 terjadi peningkatan jumlah yang dilibatkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, yakni sebanyak 20.000 satuan pendidikan. Peningkatan terus dilakukan hingga mencapai 100 persen,” jelas Mendikbud.

    Adapun kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut:

    1. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya satu kali masa tugas.
    2. Terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik).
    3. Membuat surat pernyataan yang menerangkan poin 1 di atas.
    4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif (jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2).
    5. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    6. Tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Adapun keuntungan yang akan didapat bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut:

    1. Peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu tiga tahun.
    2. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
    3. Percepatan digitalisasi sekolah.
    4. Kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain.
    5. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila.
    6. Mendapatkan pendampingan intensif.
    7. Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

    Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah. Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, dan SLB.

    Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini diminta mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/.

    Informasi tentang Program Sekolah Penggerak dapat dilihat di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/.

    sumber : https://indonesia.go.id/layanan/pendidikan/sosial/mengenal-dan-menjadi-sekolah-penggerak

    Penulis: Eri Sutrisno
    Redaktur: Ratna Nuraini/ Elvira Inda Sari

  • Naik ke Angka 3.26, Indeks SPBE Pemkab Garut Tahun 2020 Berpredikat Baik

    Naik ke Angka 3.26, Indeks SPBE Pemkab Garut Tahun 2020 Berpredikat Baik

    GARUT,koran-samudra.com – Wabah Covid-19 hampir meluluhlantahkan berbagai sektor di Indonesia, mulai dari perekonomian, pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan masih banyak lagi sektor lainnya. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Garut.

    Menyikapi pandemi ini berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, apalagi di masa pandemi tuntutan inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan di masa pandemi ini.

    Pemkab Garut pun berbenah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga akhirnya di tahun 2020 kemarin, angka Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Garut mengalami kenaikan di angka 3,26 dengan predikat baik.

    Berdasarkan laporan evaluasi SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Republik Indonesia, hasil kerjasama Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, nilai aspek tertinggi diraih Kabupaten Garut yaitu dari aspek Kelembagaan dengan nilai 4.00, sedangkan nilai aspek terendah adalah aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dengan nilai 2.86.

    Sebelumnya, tahun 2018 Indeks SPBE Pemkab Garut hanya meraih predikat “Cukup” atau 2.04, kemudian tahun 2019 beranjak naik dengan predikat “Baik” dengan angka 2.61. Dengan nilai 3.26 (Baik), indeks SPBE Pemkab Garut tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan hampir 0.65 point.

    Aspek kelembagaan memiliki nilai yang tinggi karena memiliki salah satu kelebihan yakni Inovasi Bisnis Terintegrasi sudah terintegrasi dengan sistem elektronik.

    “Pada Aspek Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Garut membuktikan dengan adanya SK. Tim Evaluator Internal SPBE, SK. Tim Koordinasi SPBE, Notulen Kegiatan Pembahasan SPBE dan Dokumentasi Kegiatan berupa SK.Bupati Garut No. 710/Kep.747-DISKOMINFO/2020 dan khususnya SK Bupati Garut No700/Kep. 476-DISKOMINFO/2020. Selain itu untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, juga sudah terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala,” demikian disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemen PAN RI, Rini Widyantini, Jakarta (20/01/2021, seperti tercantum dalam Laporan Evaluasi SPBE.

    Predikat Indeks SPBE sendiri terbagi dalam 5 tingkatan yaitu predikat “Memuaskan” dengan rentang nilai indeksnya adalah 4.2 – 5, predikat “Sangat Baik” dengan rentang nilai indeksnya adalah 3.5 – <4.2 , predikat "Baik" dengan rentang nilai indeksnya adalah 2.6 - <3.5, predikat "Cukup" dengan rentang nilai indeksnya adalah 1.8 - <2.6, dan predikat "Kurang" dengan nilai indeksnya adalah <1.8.Indeks SPBE ini terdiri dari 3 Domain yaitu Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Layanan SPBE, dengan 7 (tujuh) aspek penilaian yakni Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kebijakan Internal Layanan SPBE, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Administrasi Pemerintahaan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.Berdasarkan hasil evaluasi ini, Kabupaten Garut sudah banyak menerapkan aspek-aspek yang ada dalam SPBE."Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Garut, sudah dapat memperlihatkan predikat Baik (dari predikat sebelumnya yang juga baik tetapi di kuadran bawah), dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gaut, Muksin, mengutip peryataan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini WidyantiniDalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemkab Garut Tahun 2020, imbuh Muksin, tim penilai berharap Pemkab Garut bisa melakukan inisiatif penerapan manajemen SPBE. "Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, termasuk mempersiapkan repository data dukung SPBE untuk kebutuhan evaluasi internal. Sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya, sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta dan bisa terus meningkat." ujar Muksin didampingi Kepala Bidang Kepemerintan Elektronik, Asep Nugraha.** wahyu/Wawan S

  • PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

    PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

    Kab.Tasikmalaya. koran-samudra.com –
    Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memulai Kick Off Pemberian Vaksinasi Covid-19 di Kab. Tasikmalaya yang dilakukan di Puskesmas Tinewati, Senin (01/02/2021).

    Sekretaris Daerah Mohamad Zen yang mewakili Bupati Tasikmalaya menyampaikan, pihaknya meminta agar seluruh prosedur harus ditempuh dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan termasuk sistem distribusi ke daerah, peralatan pendukung sumber daya manusia, dan tata kelola vaksinasi.
    “6200 dosis vaksin buatan sinovac ini telah melalui izin klinis, izin penggunaan darurat dari BPOM, izin halal dari MUI. Vaksinasi ini sebagai salah satu upaya menanggulangi virus Covid-19 termasuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan target 70 persen yang divaksin untuk mencapai kekebalan komunitas,” ujar Zen.

    PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

    Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Heru Suharto dalam kesempatan yang sama mengungkapkan saat ini Kab. Tasikmalaya telah menerima vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 6200 dosis dengan sasaran 3100 orang.**Hendra